Skip to main content

Bupati H. Mashuri Hadiri Rakornas Kemendagri

Bupati Kabupaten Bungo, H. Mashuri mengikuti (Rapat Koordinasi Nasional) Rakornas Kebijakan Toponimi dan   Batas Daerah bertajuk tertib administrasi batas daerah kode dan data wilayah administrasi pemerintah merupakan   momentum dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024yang diselenggarakan oleh Kementerian   Dalam Negeri (Kemendagri) di hotel Grand Horison Serpong, Tanggerang, Provinsi Banten, Kamis (10/11).
Bupati Kabupaten Bungo, H. Mashuri mengikuti (Rapat Koordinasi Nasional) Rakornas Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah bertajuk tertib administrasi batas daerah kode dan data wilayah administrasi pemerintah merupakan momentum dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di hotel Grand Horison Serpong, Tanggerang, Provinsi Banten, Kamis (10/11).

Banten - Bupati Kabupaten Bungo, H. Mashuri mengikuti (Rapat Koordinasi Nasional) Rakornas Kebijakan Toponimi dan Batas Daerah bertajuk tertib administrasi batas daerah kode dan data wilayah administrasi pemerintah merupakan momentum dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di hotel Grand Horison Serpong, Tanggerang, Provinsi Banten, Kamis (10/11).

Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kemenko Marves, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BRIN, BPS, KPU, serta Direktorat Topografi TNI.

1

Bupati H.Mashuri mengatakan, sebagai wilayah perbatasan memiliki 17 Kecamatan dan 141 Desa, Pemerintah Kabupaten Bungo sangat perlu memperhatikan tentang toponimi dan batas daerah menjelang pemilu 2024.

"Kebijakan toponimi itu berkaitan dengan penamaan satu wilayah, seperti desa dan dusun misalnya. Tentu besar sekali pengaruhnya di pemilu 2024 nanti. Berkaitan dengan data KPU dan lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu lainnya. Tujuannya adalah untuk mensukseskan pemilu 2024," kata Mashuri. (PR4)

Facebook comments