Skip to main content

Aliansi LSM Minta Kejari Periksa Kadis PUPR Kota Sungai Penuh

unjukrasa
Aliansi LSM Minta Kejari Periksa Kadis PUPR Kota Sungai Penuh

Sungai Penuh – Gabungan Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Senin (13/12) mengadakan aksi unjukrasa didepan kantor Kejaksaan Negeri Kerinci menuntut agar Kejari Kerinci memanggil dan memeriksa Kadis PUPR Kota Sungai Penuh, Martin kahpiasa karena diduga banyak proyek pembangunan tidak sesuai Spek.

 harapan, kami menduga keras kepala PUPR tidak melakukan kepengawasan secara tertib dan tepat waktu, karena banyak proyek gagal dibiarkan, contohnya saja di Km 11, kondisinya sangat amburadul padahal baru saja dibangun, kuat dugaan bahwa pembangunan jalan tersebut syarat KKN," ujar kordinator aksi.

Para demonstran rencananya akan melakukan aksi unjukrasa didepan kantor Walikota Sungai Penuh namun dialihkan ke halaman kantor kejaksaan negeri sungai penuh.

Adapun tuntutan dari demosntran adalah untuk mendapatkan kepastian dari pihak penegak hukum dan kepengawasan dari kejaksaan terhadap penggunaan anggaran Negara khususnya yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Sungai Penuh.

Koordinasi Lapangan (korlap) aksi demo yang juga Ketua DPD LSM Petisi Sakti, Iwan Efendi dalam orasinya mengatakan banyak proyek yang dikerjakan oleh DPUPR Kota Sungai Penuh tidak sesuai Spek dan asal jadi contohnya di KM 11.

"Belum lagi proyek-proyek yang lainnya untuk itu kita minta Kejari Kerinci segera menangkap  Kepala Dinas PUPR Kota Sungai Penuh tersebut," tegas Iwan.

Selain itu Aliansi LSM menantang pihak Kejari untuk berani mengusut tuntas dugaan KKN dikisaran anggaran proyek pembangunan km 11 yang kami maksud.

Menanggapi aksi para demonstran, Kejari Kerinci, Ristopo Sumedi, SH. MH, melalui Kasi Intel Kejari Sumarsono SH menyambut baik kegiatan aksi damai yang dilaksanakan di Kejari. Dia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tugas pokok bagi seluruh warga negara dalam mengawasi penggunaan anggaran negara.

"Terima kasih kepada rekan-rekan aktivis yang sudah berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran negara, kita sangat membutuhkan laporan dari rekan-rekan aktivis," ujar Sumarsono.

Ia menambahkan untuk kasus yang rekan-rekan sampaikan hari ini kita minta laporan secara resmi juga dilayangkan ke sini, agar ada tindakan lanjutnya.

Sementara itu, kepala Dinas PUPR Kota Sungai Martin kahpiasa belum bisa dikonfirmasi terkait aksi aktivis di Kejari Kerinci terkait adanya dugaan KKN disejumlah titik pengerjaan proyek pembangunan jalan Km 11 yang diduga kuat merugikan keuangan Negara. (Kphs)

Facebook comments