Bogor - Wilayah perbatasan di Indonesia merupakan menjadi salah satu pintu masuk narkoba. Peranan negara sahabat untuk pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba menjadi sangat dibutuhkan.
Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai memberikan kuliah umum kepada civitas akademika Institut Pertanian Bogor (IPB) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/5).
“Pengawasan negara tetangga tidak ketat. Seketat apa pun negara kita, kalau negara tetangga tidak ketat, ya, sama saja. Mari antara kedua negara bersahabat menangkal masuknya narkoba dan sebagainya,” kata Tjahjo.
Pada kuliah umum, Tjahjo mengungkapkan, terdapat sekitar 800 jalur tikus atau ilegal di kawasan perbatasan, seperti Kepulauan Riau (Kepri). Orang-orang asing, senjata, termasuk narkoba, begitu mudah diselundupkan. Oleh karena itu, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tersebut menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen membangun perbatasan.
“Pengamanan, infrastruktur, bea dan cukai, imigrasi, hingga telekomunikasi,” tegasnya.
Dikatakan, pembangunan perbatasan melibatkan seluruh pihak dan merupakan program nasional. “Semua kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, melibatkan diri. Perbatasan ini beranda depan negara kita. Ini yang ingin dibangun Pak Jokowi,” ujarnya.
Tjahjo menyatakan, perhatian Jokowi terhadap perbatasan tidak berkaitan dengan kepentingan politik menjelang pemilihan presiden. Dijelaskan, Jokowi bisa saja hanya fokus menggarap pemilih di Pulau Jawa jika ingin terpilih kembali dua periode.
“Ini bukan masalah politik. Pak Jokowi tidak pikir itu, tetapi soal bangsa. Mengejar ketertinggalan 72 tahun kita merdeka. Pak Jokowi ingin membangun Indonesia sentris,” jelasnya.
Ditambahkan, infrastruktur sosial dan ekonomi diharapkan rampung pada akhir 2018. “Puskesmas ada, rumah sakit rujukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai dibangun, jalan tersedia, serta pelabuhan udara dan laut. Kawasan perbatasan juga dibangun tanpa meninggalkan identitas dan jati diri masyarakatnya,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Tjahjo turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara IPB dan BNPP. Penandatanganan dilakukan Rektor IPB Arif Satria dan Pelaksana Tugas Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto.
“Saya kira urusan bangsa ini, perbatasan tanggung jawab kita bersama. Kami berterima kasih dan mengapresiasi IPB yang ped-uli tentang masalah yang ada di perbatasan,” ujar Tjahjo.
Sementara itu, Rektor IPB menuturkan, nota kesepahaman yang ditandatangani bertujuan meningkatkan peranan IPB mendukung pembangunan perbatasan. Dukungan tersebut di antaranya melalui program kuliah, kerja, nyata terpadu (KKNT) serta riset tentang perbatasan negara.
“Banyak masalah yang dihadapi kawasan perbatasan, seperti persoalan pengembangan sumber daya yang tidak terkendali dan belum optimal, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya infrastruktur. Kami mengembangkan berbagai aktivitas di perbatasan, misalnya melalui KKNT,” kata Arif. (red)
Facebook comments