Skip to main content

Pemprov Jambi Prioritaskan Pembinaan Suku Anak Dalam

Jambi
Bupati Sarolangun Cek Endra dan Danrem 042/Gapu, Kolonel Infantri Refrizal, saat bertemu Wakil Gubernur Jambi, Dr. Drs. H. Fachrori Umar, terkait program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahannya bersama Pemerintah Pusat dan TNI.


Jambi - Pemprov Bengkulu akan memprioritaskan pembinaan dan pendidikan suku anak dalam (SAD) yang tersebar di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H. Fachrori Umar saat pertemuan dengan Bupati Sarolangun Cek Endra dan Danrem 042/Gapu, Kolonel Infantri Refrizal, bertempat di ruang Sekdaprov Jambi, Senin (5/2).

Bupati Sarolangun pada pertemuan itu memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahannya bersama Pemerintah Pusat dan TNI. Dikatakan Wagub, bahwa SAD memiliki kebudayaan dan karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

"Saudara-saudara kita Suku Anak Dalam memiliki kebudayaan yang berbeda, mereka hidup tidak menetap dan lebih nyaman hidup di alam yaitu di hutan. Untuk itu, jika ingin membangun Suku Anak Dalam, tidak bisa hanya pembangunan fisik tetapi juga bagaimana membangun budaya dan pola hidup yang harus kita ubah. Yaitu melalui pendidikan akan sangat membantu dalam mengubah hidup mereka. Dan itu tidak mudah, dibutuhkan waktu dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan," tegas Wagub.

Menurut Wagub, ia beberapa kali mengunjungi Suku Anak Dalam bersama Menteri Sosial, ada banyak permasalahan dan tugas yang harus dilakukan bersama.

"Bersama Menteri Sosial bertemu dengan saudara kita di Batanghari. Kita melihat langsung ada beberapa permasalahan yang harus kita cari solusi. Bila perlu kita undang ahli untuk membuat kajian dan solusi bagi peningkatan kesejahteraan saudara kita. Saya sangat mengerti keadaan Suku Anak Dalam dan suatu tantangan bagi kita untuk membina mereka, tetapi kita telah diamanatkan untuk membantu mereka," ujar Wagub.

Bupati Sarolangun, Cek Endra dalam pemaparannya menyatakakan, bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat suku anak dalam di kabupaten di Kawasan Bukit Dua Belas Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari. Sehubungan dengan adanya pencadangan lahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada warga Suku Anak Dalam.

Jumlah warrga Suku Anak Dalam di Sarolangun adalah 2.021, terdiri dari 593 KK atau 0,89% dari jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun, berdasarkan data, berdomisili di Kecamatan Air Hitam di sekitar Taman Nasional Bukit Dua Belas berjumlah 1.266 jiwa.

"Saudara kita di Air Hitam dikunjungi oleh Presiden pada tahun 2015 yang lalu. Ada beberapa Tumenggung yang tinggal di Taman Nasional Bukit dua belas. Setelah kunjungan Presiden tahun 2015 diberi lahan sebagai lahan pertanian atau lahan usaha untuk pembinaan pemberdayaan Suku Anak Dalam Jambi Sarolangun. Pada waktu itu, presiden memanggil Kementerian Kehutanan dan beberapa menteri, dan presiden memberikan usulan untuk mendapatkan sebagian lahan," kata Cek Endra.

Berdasarkan usulah dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun, lanjut Cek Endra, terakhir diberikan surat izin kepada Suku Anak Dalam 5.400 hektar. "Namun, usulan lahan yang disetujui okeh Pusat tersebut berbeda dengan usulan Pemda yang mengusul lahan sekitar 2.400 Ha di kawasan Taman Nasional yang memang telah dikelola oleh SAD.

Izin yang akan dilaporkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, 5.400 hektar itu ternyata diberikan tidak sesuai dengan apa yang diajukan, sedangkan yang diajukan di dalam Taman Nasional Bukit duabelas di mana terdapat sebaran Suku Anak Dalam sedangkan isi 5.400 itu berada di luar kawasan.

Pemda telah menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk membangun fasilitas umum kawasan terpadu Suku Anak Dalam. "Kita bangun kawasan terpadu sekolah khusus, pembangunan rumah guru sekolah SAD, pembinaan dan peningkatan pendidikan bagi warga sekolah dalam pemberian insentif guru SAD, pemberian beasiswa khusus anak SAD, pengadaan perlengkapan sekolah anak SAD, dokumentasi dan publikasi saat kegiatan temu konsultasi pengawasan,” tegas Cek Endra.

Danrem 042/Gapu, Kolonel Infantri Refrizal menyatakan dukungan TNI dalam upaya meningkatkan kualitas hidup SAD yang dilakukan bersama pemerintah daerah. "Pemerintah seperti Bupati pasti sudah punya catatan dan upaya seperti apa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah,” demikian Danrem. (hms/Bn)

Facebook comments