Jambi - Guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut, Pemprov Jambi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan peningkatan publik bidang kesehatan.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan Plt. Gubernur Jambi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, dan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi dengan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagsel, Siswandi.
Plt Gubernur Jambi H. Fachrori Umar mengharapkan permasalahan kesehatan masyarakat dapat diantisipasi dengan baik, dengan upaya yang ditingkatkan secara bertahap. Hal tersebut dikatakannya saat penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama antar Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Pemprov Jambi, di kantor Gubernur Jambi, Rabu (30/5).
Fachrori juga berharap persoalan-persoalan kesehatan masyarakat dapat diantisipasi dengan baik, secara bertahap ditingkatkan, walau problem tetap ada dan kita cari jalan keluarnya.
Kita akan selalu bersinergi dan melakukan komunikasi yang lebih terarah dengan semua komponen masyarakat, sehingga pemahaman tentang pentingnya BPJS dapat dipahami secara utuh," kata Fachrori Umar.
Universal Health Coverage (UHC) suatu keadaan dimana setiap orang dapat menerima kebutuhan dasarnya berupa layanan kesehatan mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif demi tercapainya status kesehatan yang lebih baik, tanpa adanya kekhawatiran kesulitan finansial dalam mengaksesnya.
Upaya mewujudkan UHC tentu memiliki tantangan yang tidak mudah. Bukan hanya melihat pada angka cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terus mengalami peningkatan. "Lebih dari itu, program JKN harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan," tegasnya.
Kesepakatan bersama ini diharapkan kedepannya semua permasalahan kesehatan yang ada bisa sedini mukin dikoordinasikan, sehingga bisa pula bersama-sama mencarikan solusinya atau jalan keluarnya.
Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagsel, Siswandi mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden No.8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat agar semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, semua penduduknya pada tahun 2019 sudah mempunyai BPJS.
"MoU ini dilaksanakan agar gubernur membantu untuk menginstruksikan Pemerintah Kabupaten/Kota di daerah masing-masing agar penduduknya di tahun 2019 sudah memiliki BPJS," ujarnya.
Provinsi Jambi yang sudah memiliki BPJS sebanyak 67,29 % atau 2.375.200 jiwa yang telah memilikinya, untuk kekurangannya akan dikejar di tahun 2019.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi M.Fauzi, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Imron Rosadi, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Elshe Theresia, serta para undangan lainnya. (Bn)
Facebook comments