Jambi - Sekda Provinsi Jambi H Sudirman, SH MH , mengatakan harapannya agar organisasi massa Pembela Kesatuan Tanah Air (Pekat) Indonesia Bersatu ikut berperan dalam meningkatkan kerekatan atau kohesi sosial. Hal ini diungkapkannya saat pelantikan pengurus dewan pimpinan wilayah Pekat Provinsi Jambi di rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (18/2).
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPP pekat H. Markoni Kotto SH, Ketua DPW Pekat Indonesia Bersatu Provinsi Jambi, Adean Teguh ST. Hadir pula para anggota dan simpatisan organisasi massa Pekat Indonesia Bersatu se-Provinsi Jambi.
Dikesempatan ini Sekda Sudirman mengapresiasi kehadiran ormas ini di provinsi Jambi. Berharap agar ormas ini menjadi ibadah yang menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif untuk membawa kebaikan untuk masyarakat provinsi Jambi.
"Saya mengucapkan selamat kepada ketua dan seluruh pengurus organisasi yang telah dilantik hari ini. Semoga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Saya berharap ada masukan-masukan dari Pekat Indonesia bersatu Provinsi Jambi dalam pembangunan Provinsi Jambi dan diharapkan agar organisasi ini berkontribusi untuk keamanan, kedamaian dan kemajuan Provinsi Jambi," ungkapnya.
Menurut Sekda eksistensi dan kiprah suatu organisasi berkaitan erat dengan kepemimpinan dan manajerial organisasi tersebut. Sejalan dengan itu maka kepemimpinan organisasi ini mampu menghadirkan suasana yang kondusif dan menghasilkan kinerja yang baik. Untuk mencapai itu dibutuhkan tata kelola yang baik akuntabel,partisipatif, kolaboratif berdasarkan aturan yang berlaku di organisasi.
"Saya yakin ketua dan para pengurus yang dilantik mau dan mampu mewujudkannya dengan memberdayakan serta memaksimalkan segala sumber daya dan potensi yang ada serta menggalang kerjasama dan kerja sinergis seluruh pengurus dan jajaran, " ungkap Sekda.
Ketua Umum DPP Pekat Indonesia Bersatu, Markoni Kotto, menjelaskan maksud dan tujuan berdirinya organisasi ini serta dibentuknya DPW di provinsi Jambi. Organisasi ini Mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. "Kita memulai semuanya melalui musyawarah termasuk dari tingkat kecamatan, DPD, harus berdasarkan aturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," ungkapnya.
Selain itu menurutnya organisasi ini harus banyak berkontribusi ekonomi terutama ekonomi anggotanya. "Kami memiliki koperasi untuk membangun ekonomi kerakyatan karena tanpa adanya manfaat ekonomi organisasi apapun tidak akan berkembang," jelasnya.(Adv)
Facebook comments