Merangin - Bupati Kabupaten Merangin H Al Haris dalam waktu dekat akan memberlakukan hukum adat bagi masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.
"Akan kita kenakan hukum adat mengingat sanksi yang diberikan selama ini kepada pelanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19, tidak membuat efek jera bagi para pelakunya," ujar Bupati Merangin, H Al Haris ketika membuka Rakor Kades di Gedung Serba Guna Desa Rawa Jaya Tabir Selatan, Rabu (10/3).
Ia menambahkan fenomena saat ini masyarakat lebih cenderung malu kalau dikena hukum adat, dari pada kena hukuman ditegur, didenda atau disuru push up.
Ketika ditanya Al Haris mengatakan hukum adat menjadi model baru untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 atau pun Covid jenis baru lainnya. Melalui hukum adat dipastikan masyarakat akan lebih patuh mentaati protokol kesehatan.
Lembaga Adat Melayu (LAM) Merangin saat ini sedang mengkaji perihal tersebut. Apakah masyarakat yang melanggar protokol itu relevan mendapatkan hukum adat atau tidak.
Ketua LAM Kabupaten Merangin, H Abdulah Gemuk menegaskan, saat ini LAM Merangin sedang ‘berembuk’ perihal tersebut.
‘’Kita akan rumuskan kira-kira sanksi apa yang akan cocok, seperti pepatah dulu `alu makan patut’. Tidak mungkin kita berikan sanksi kerbau seekor beras seratus,’’terang H Abdulah Gemuk. (Adv).
Facebook comments