Jambi - Sekertaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengukuhkan Deri Mulyadi sebagai ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Provinsi Jambi periode 2020-2023, di ruang pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (8/2).
Susunan BPRS Provinsi Jambi periode 2020-2023 diketuai oleh Dr, dr Deri Mulyadi dari unsur organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Kemudian sebagai anggota, dr Alfian Taher dari unsur pemerintah daerah, dr Taufik dari unsur organisasi profesi persatuan rumah sakit Indonesia, Ns Umar dari unsur organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, serta Edi Supriadi dari unsur organisasi masyarakat.
Dalam kata sambutannya Sekda mengatakan BPRS menjadi sangat strategis dan penting bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka menjaga dan membina serta mengawasi mutu pelayanan kesehatan.
"Saya berharap kepada ketua dan anggota BPRS yang telah dikukuhkan dapat melaksanakan pekerjaan ini sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab." ujarnya.
Ia menambahkan bekerjalah secara profesional sesuai aturan yang berlaku, mengingat rumah sakit adalah salah satu ujung tombak pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat," kata Sudirman.
Dijelaskan Sudirman, ada 41 rumah sakit milik Pemerintah daerah dan swasta di Provinsi Jambi yang akan diawasi oleh BPRS.
"Sinergisitas tim sangat dibutuhkan antar tim agar padu, jangan terpecah belah tim BPRS ini. Kemudian silahkan berkoordinasi dangan pihak rumah sakit, kemudian berkoordinasi juga dan Ombudsman, karena wilayahnya adalah bagaimana melihat pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik," ujar Sekda.
Sementara itu, Ketua BPRS Provinsi Jambi Dr dr Deri Mulyadi mengungkapkan tugas lembaga ini cukup susah dan perlu dukungan dari semua pihak termasuk para kepala Daerah selaku owner dari rumah sakit.
"Mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah ini. Untuk tahap awal kami akan melakukan sosialisasi dan MoU denga Ombudsman untuk bisa lebih objektif dalam rangka kami melaksanakan tugas sebagai pengawas dan pembina dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Khususnya yang menyangkut hak-hak dan kewajiban pasien, tenaga medis dan juga rumah sakit," jelas Deri.
Selain itu, tambah Deri pihaknya akan melakukan road show untuk menemui para kepala daerah selaku owner rumah sakit untuk menyampaikan peran BPRS ini.
"Kemudian kita juga akan merangkul dewan pengawas rumah sakit di semua daerah di Provinsi Jambi untuk bekerjasama dengan mereka supaya juga bisa diberdayakan dalam melaksanakan tugas nantinya. Karena kalau semua tugas pengawasan 41 rumah sakit dilimpahkan kepada lima anggota BPRS cukup repot juga," bebernya.
"Makanya kita akan perdayakan infrastruktur internal dan juga mengingatkan kepala daerah sebagai owner agar betul-beltul melihat pentingnya melakukan pengawasan pelayanan rumah sakit," tutup Deri. (Adv)
Facebook comments