Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi tahun 2018, yang bertemakan “Sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Mewujudkan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Peningkatan Mutu Cakupan Imunisasi Menuju Jambi TUNTAS 2021, bertempat di Abadi Convention Center, Selasa (10/4).
Dalam acara Rakerkesda, turut dihadiri Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek, Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar, Pejabat Kemenkes RI, Kadis Kesehatan Provinsi Jambi, Samsiran Halim, dan Anggota Komisi 9 DPR RI Zulfikar Ahmad, serta para tamu undangan lainnya.
Wagub Fachrori pada kesempatan tersebut menjelaskan, saat ini Provinsi Jambi memiliki penderita tuberculosis yang cukup tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam mewujudkan percepatan pengurangan tuberculosis.
“Saya berharap masyarakat juga menerapkan pola hidup sehat, jaga makanan, berolahraga, dan laporkan jika ada orang sakit yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, laporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda, tujuannya agar penderita sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Wagub.
Tantangan kesehatan di Provinsi Jambi di antaranya terkait imunisasi dan percepatan eliminasi TBC, yaitu pertama cakupan imunisasi dimana Provinsi Jambi sudah baik, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota di mana 11 kabupaten/kota 100% telah mencapai imunisasi dasar lengkap sementara rata-rata nasional 85,4%.
“Sehingga 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi mendapatkan sertifikat Indonesia Imunisasi Dasar Lengkap dari Kementerian Kesehatan tahun 2016, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui pelatihan yang harus mendapat perhatian dan monitoring serta evaluasi,” jelas Fachrori.
Dalam meningkatkan kesehatan juga diperlukan penguatan pada semua tingkatan baik dari kualitas petugas, sarana prasarana pendukung, dan pendanaan. Untuk masalah stunting sendiri di Provinsi Jambi secara kuantitas mengalami penurunan, dari 26,6% pada tahun 2016 menjadi 25,2% pada tahun 2017, angka ini lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 27,5% pada tahun 2016 dan 29,6% pada tahun 2017.
“Sebagaimana diketahui faktor langsung terjadinya stunting adalah asupan makan yang tidak tepat, untuk itu perlu intervensi spesifik untuk sektor kesehatan melibatkan lintas sektor. Dengan sinkronisasi perencanaan, sumber daya manusia serta kerjasama antara kabupaten, provinsi, dan pusat dalam upaya pembangunan dan penanganan permasalahan kesehatan di provinsi Jambi ini,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek dalam arahannya menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan mendengarkan Wakil Gubernur serta presentator, masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan.
“Kita masih mempunyai masalah-masalah dalam pembangunan kesehatan yang harus kita selesaikan, pertama mungkin dari BPJS dimana dalam perjalanan dari tahun 2014-2019 ini bukan merupakan hal yang mudah. Apakah 5 tahun kita bisa mencapai 95% dari seluruh populasi penduduk kita ini 250 juta jiwa, dan saat ini yang sudah mencapai 75%. ujar Menkes.
Nila menekankan bahwa untuk pentingnya pemanfaatan pelayanan keseharan dasar. “Dalam pembahasan dengan DPR kami mengusulkan adanya Rumah Sehat Desa sehingga Posyandu bisa bekerja di situ, Posbindu bisa bekerja di situ dan preventif promotif ini bisa dilakukan di rumah sehat desa ini, Posyandu harus tumbuh agar semua dapat terjaga dengan baik dan juga melibatkan kader PKK,” pungkasnya. (Bn)
Facebook comments