Jambi - Untuk memastikan pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 bergulir dengan baik dan benar, Polda bersama Pemprov Jambi menandatangani fakta integritas agar aparatur negara terhindar dari KKN dalam penyaluran serta penggunaan anggaran program recovery dampak Covid-19 itu.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dany Setiyono memimpin langsung sosialisasi dan penandatangan pakta integritas untuk mempercepat PEN sebagai komitmen bersama seluruh pihak, tanpa ada permasalahan hukum di kemudian hari, Kamis (8/4).
Sigit mengatakan, mengatakan sosialisasi, deklarasi, dan pakta integritas ini merupakan bentuk komitmen untuk seluruh pihak baik dari Kepolisian maupun pemerintah daerah, APIP/Inspektorat dan BPKP Perwakilan Jambi yang berperan secara aktif untuk melakukan pendampingan pengawasan monitoring semua kegiatan Pemulihan ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Sebenarnya sejak 2020 program PEN telah berjalan dengan lancar dan baik, namun demikian, memang perlu komitmen kembali agar tahun ini juga tidak ada temuan dan kasus," kata Sigit.
Kepoilisian akan terus memantau perkembangan di lapangan secara teknis, dan tentunya akan muncul berbagai masalah yang harus segera dikomunikasikan dan yang paling penting saat ini penandatanganan fakta integritas diupayakan dapat mengikis niat moral kurang baik dari seluruh pelaksana kegiatan ini.
Tentunya kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi bahwa apa yang sedang dilaksanakan ini sangat dibutuhkan oleh negara khususnya dalam situasi pandemi Covid-19.
Untuk kegiatan PEN sendiri dari pemerintah pusat maupun APBD dan APBN masih berfokus kepada seluruh aspek baik itu kesehatan, bantuan sosial, UMKM dan yang lainnya sama seperti sebelumnya bahkan jumlahnya bertambah, namun demikian akan ada 'refocusing' kembali dari Pemprov Jambi agar nantinya ada besaran yang jelas untuk program PEN.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Ferdiansyah mengatakan, informasi yang didapat dari Bakeuda Provinsi Jambi pada tahun 2021 ini bahwa OPD yang mendapatkan dana PEN terdapat beberapa OPD sepert Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Koperasi dan UMKM, Dinas TPHP, dan lautan dinas perikanan dengan total anggaran mencapai Rp14 Miliar namun karena adanya recofusing mungkin besaran dananya tidak sebesar itu.
Terkait pengawasan, Inspektorat Provinsi Jambi tetap melakukan pengawasan dalam bentuk 'clear warning system' memberikan peringatan dini sehingga nanti dapat mengikis moral dan niat jahat (kurang baik) untuk para pengelola anggaran yang menerima program PEN tanun ini agar tidak melakukan hal yang bersifat kecurangan.
Adapun Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Hermaji mengatakan, pada tahun 2020 kemarin program PEN berjalan dengan baik. Terkait dengan pengawasan, BPKP mengawasi mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Terkait PEN ini, BPKP tetap berkomitmen sesuai dengan tupoksinya yakni melaksanakan pengawasan sesuai dengan tanggungjawab.
"Kita bisa dalam sisi 'consulting', dalam hal ini kegiatan PEN ini para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan tersebut sering agak binggung terhadap eksekusi anggaran mereka sehingga, kami siap untuk mendampingi dan menjaga akuntibilitas mereka sehingga dapat berjalan dengam baik dan terlaksana," katanya. (Adv)
Facebook comments