Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi melalui Komisi Informasi Provinsi Jambi menyelenggarakan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2025, Acara ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap badan publik yang berkomitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik.
Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, sekda, pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Ketua dan Anggota Komisi Informasi Provinsi Jambi, kepala perangkat daerah, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, serta undangan lainnya yang bertempat di Aula rumah dinas gubernur jambi. rabu (17/12/25)
Pada kesempatan itu Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh menerima penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) provinsi Jambi yang diserahkan langsung oleh wakil gubernur jambi H. Abdullah Sani kepada wakil walikota sungai penuh Azhar Hamzah.
Wakil Walikota Sungai Penuh Azhar Hamzah menyampaikan bahwa "keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel dan juga badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bertanggung jawab dan semoga kesuksesan ini dapat kita pertahankan" ucapnya
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi. SP. M.Sos. C.Med menjelaskan bahwa penganugerahan ini merupakan hasil dari proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025. Penilaian dilakukan secara objektif dan profesional dengan mengacu pada indikator keterbukaan informasi, mulai dari kualitas layanan informasi, ketersediaan informasi publik, hingga inovasi pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Melalui penganugerahan ini, kami berharap badan publik yang telah meraih predikat informatif dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Penganugerahan diberikan kepada badan publik dari berbagai kategori, antara lain perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMD, instansi vertikal, serta lembaga lainnya yang dinilai telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi dengan baik.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan budaya transparansi dan akuntabilitas semakin menguat di lingkungan badan publik se-Provinsi Jambi, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(Hps)
Facebook comments