Kerinci - Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, memimpin langsung kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 yang diselenggarakan oleh Bappeda & Litbang Kabupaten Kerinci, bertempat di Kecamatan Danau Kerinci, Rabu (21/1).
Musrenbang tingkat kecamatan ini menjadi forum strategis dalam menjaring aspirasi masyarakat guna menyusun arah dan prioritas pembangunan daerah, khususnya di wilayah Danau Kerinci, agar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat dan visi pembangunan Kabupaten Kerinci.
Dalam sambutannya, H. Murison menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Kami ingin mendengar langsung aspirasi, kebutuhan, serta usulan dari masyarakat agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab permasalahan di lapangan,” ujar H. Murison.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kecamatan, desa, serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.
“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dan komitmen bersama agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, berbagai aspirasi dan usulan disampaikan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sektor pertanian dan pariwisata, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh usulan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dan pembahasan lebih lanjut untuk dirumuskan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2027, sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kerinci Dapil IV, Camat Danau Kerinci, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur forkopimcam, kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan unsur lainnya.(NSH)
Facebook comments