Jambi - Akhirnya, perjuangan Dinsosnakertran bersama DPRD Provinsi Jambi Komisi IV berbuah manis. Aset Balai Latihan Kerja (BLK) telah diambil alih oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI.
Dengan dialihkannya BLK ini dapat mengurangi beban APBD Provinsi Jambi yang terbatas. SDM yang handal, serta peralatan yang perlu memadai, sehingga mendapatkan suntikan dana pusat.
Penyerahan BLK ke Kementrian Ketenagakerjaan RI ini dilaksanakan pada Rabu, (18/5) yang dipasilitasi oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria SE., M.Hum.
“Alhamdulillah pada hari ini BLK sudah diambil alih oleh Kementrian yang diterima oleh Dirjen Bina Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Lavotas) Kemenaker RI Budi Hartawan SE., MA.,” kata Fadli Sudria.
Terkait hal ini, Ketua Komisi IV Fadli Sudria meminta kepada masing-masing daerah untuk mempersiapkan Workshop Ecoprint untuk pelatihan nanti.
“Untuk Kabupaten Kerinci kita minta membangun workshop untuk mendatangkan narasumber yang berkompeten yang dapat membantu memberikan pelatihan kepada para pencari kerja. Oleh karena itu SDM tenaga kerja harus siap bersaing didunia lapangan kerja,”imbuhnya.
Dikatakan lagi bahwa, dengan adanya ketersedian workshop diharapkan dapat meningkatkan dan percepatan pembangunan daerah. “Oleh karena itu Kabupaten Kerinci kita minta untuk mempersiapkan itu. Demi untuk percepatan pembangunan fisik dan peningkatan SDM,”tukasnya.
Langkah yang diambil oleh Pemrov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi mendapat respon positif dari Kementrian. “Langkah politik ini mendapat tanggapan yang baik dari Kementrian. Karena didalam pengambilan keputusan saling melibatkan antara eksekutif dan legislatif. Yang lebih menarik lagi Disnakertrans Jambi langsung menggandengkan Ketua Komisi IV yang membidangi,”katanya.
Dalam kesempatan ini Fadli juga meminta kepada Kementrian untuk menyetujui Kabupaten Kerinci dapat berinduk kepada Disnakertrans Provinsi Jambi.
“Sepertinya di Danau Toba ada namanya workshop pariwisata jadi pelatihan pariwisata itu mereka satu induk dengan Pemrov Provinsi. Nah, Kabupaten Kerinci kita minta workshop khusus untuk pariwisata. Ini sudah saya disampaikan langsung kepada pak Dirjen,”tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Disnakertrans Bahari, mengucapkan terimakasih atas Dukungan DPRD agar Pemerintah Pusat juga dapat membantu seperti Provinsi lainnya. “Dengan keterbatasan APBD, kita belum mampu untuk mengelola SDM menjadi Handal, kita juga kekurangan peralatan yang mendukung pelatihan,” pungkasnya, saat dihubungi wartawan. (hps)
Facebook comments