Jambi - Wakil Gubernur Jambi, H. Fachrori Umar meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian konflik perambahan hutan yang terjadi di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) pada saat berdialog dengan 7 anggota Dewan Ketahanan nasional (Wantannas) yang dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus selaku Plt. Sesjen Wantannas, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Selasa (13/3).
Dalam pertemuan tersebut, juga dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dari seluruh unsur instansi vertikal dari lintas Forkopimda dan sejumlah perwakilan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Wagub Fachrori menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian masalah perambahan hutan yang dilakukan masyarakat. “Pemerintah Provinsi dan kabupaten telah berupaya untuk menyelesaikannya, dan kami meminta bantuan Pusat untuk menyelesaikan dan memberi solusi kepada kami dan juga masyarakat yang melakukan perambahan atau memanfaatkan lahan TNKS untuk kegiatan pertanian,” ujar Wagub.
Fachrori berharap, dalam kunjungan ini dapat memberikan dampak akselerasi bagi pencapaian Jambi TUNTAS 2021. “Pemerintah di Provinsi Jambi dengan dukungan Forkompimda, DPRD, swasta dan seluruh lapisan masyarakat pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan pembangunan yang dijalankan tidaklah diartikan dengan pembangunan fisik semata, namun yang lebih penting adalah membangun manusia yang melaksanakan pembangunan itu sendiri," jelas Fachrori.
"Pembangunan manusia diarahkan pada terbentuknya insan-insan yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, dimana ketiga kecerdasan tersebut harus dapat melebur dalam setiap jiwa masyarakat Provinsi Jambi,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jambi memiliki program-program strategis yang dilaksanakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat upaya pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan.
“Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat TNI/Polri, dan kami berharap dengan adanya kerjasama yang saling membahu, mendukung upaya keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu, Irjen Pol. Drs. Tjetjep Agus selaku Plt. Sesjen Wantannas menjelaskan, tugas Wantannas untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaaan ketahanan nasional dan menjamin pencapaian tujuan kepentingan nasional, membawahi 14 kementerian dan melaporkannya langsung kepada Presiden RI. Wantannas juga memiliki tugas penting agar setiap warga negara memiliki semangat bela negara dan memperkuat ketahanan nasional.
“Kunjungan kerja kami ke Provinsi Jambi ini melaksanakan atau mencari data suksesnya program pemerintah khususnya terkait dengan program pemerintah ini yaitu 9 (sembilan) nawacita yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Tugas pembinaan ketahanan nasional itu mencakup bidang politik, sosial, kebudayaan, demografi, geografi, dan sumber daya alam. Inilah kita cari nanti di Jambi permasalahan-permasalahan yang akan kita kaji, nanti disampaikan dalam satu kajian," ujar Tjetjep.
"Ini bisa kita kembalikan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti, kajian ini akan kita laporkan kepada presiden, nanti Bapak Presiden memberikan masukan-masukan perintah kepada kementerian, baru nanti turun ke provinsi,“ tambahnya.
Ditambahkan Tjetjep, dalam diskusi yang singkat ini berharap bisa menambah wacana terkait dengan data apa saja dan bagaimana kondisi di Provinsi Jambi.
“Kita mendapatkan data dan laporan bagaimana kegiatan politik dijalankan di sini, terkait dengan kesiapan Pilkada yang dilaksanakan di 3 kabupaten, ini akan kita lihat datanya, karena di dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini ada waktu yang sangat rawan yaitu terakhirnya petugas-petugas dari Bawaslu atau KPU, bagaimana anggaran, serta logistik,” jelasnya. (hms/Bn)
Facebook comments