LSM Petisi Datangi Dinkes dan Dinsos Kota Sungai Penuh Diduga Lakukan Korupsi Berjamaah

Sungai Penuh – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Petisi Sakti, Jumat (11/2) menggelar aksi damai di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh karena diduga kedua OPD tersebut diduga melakukan korupsi berjamaah terkait bantuan sosial di daerah tersebut.

Adapun hal yang di sampaikan seperti yang terjadi dilapangan beberapa lalu diduga kuat terjadi penyimpan seperti Anggaran yang di salurkan oleh Kemensos RI melalui Perbankkan disana ditetapkan satu sampai tiga orang petugas Bansos dikantor Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi Mitra penyaluran bantuan bansos dengan pelayanan tiga kecamatan per satu Bank.

Berdasarkan data yang di peroleh, kuat dugaan Dinsos dan Dinkes Sungai Penuh ikut berperan serta  dalam KKN jama,ah karena berdasarkan perincian nominal penerima bantuan PKH, Bayi, Balita, Dewasa total 750.000 orang peneriman PKH. Diduga dalam tiga  kecamatan penerima mencapai lima  hingga delapan ratus orang dan untuk satu kecamatan antara 250 hingga 350 orang.

Sedangkan untuk penerima bantuan sembako melalui E_Warung juga terjadi praktek KKN berjama,ah dari Dinas Sosial sampai ke pendamping.

Untuk ranah Dinkes Sungai Penuh diduga pelaksanaan IPAL Carcat Hukum, Kapasitas 5M3 oleh Cv Wana Bakti Nusantara, dari pagu Rp 389.987.047.55, untuk pembagunan gedung tidak sederhana,   Pembangunan Laboruterium kesehatan Dak, oleh Cv Rizki Rp2.919.882.490.28, belanja obat PT Putra Karya Sentosa, Rp 603.466.060.00,- belanja alat Kedokteran  Umum, Cv.Nugarada Abadi, Rp 1.899.938.844.46, pembangunan ruang puskesmas Cv Arrayan Jaya Kin Rp1.030.00.000.00, semuanya diduga menjadi lahan untuk  memperkaya diri sendiri.

Sementara kepala Dinas Kesehatan melalui sekretaris mengatakan bahwa semuanya itu kewenangan atasan dan CV yang melaksanakan, ulas kata lempar batu sembunyi tangan dan apa yang di sampaikan oleh Sekdis Dinkes Kota Sungai Penuh,  yang biasa di sapa pak Ujang adalah Bohong Besar.

Indra LSM petisi sakti di konfirmasi mengatakan bahwasanya pihaknya akan tetap membuat laporan untuk tindaklanjut.(Kphs)