Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2017. Dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Fachrori Umar menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan agggota dewan yang telah memberikan saran yang konstruktif yang merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan dalam membangun Provinsi Jambi, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami menyadari bahwa tidak mudah untuk memaduserasikan pembangunan di tengah keberagaman dan karakteristik daerah kita, oleh karena itu, diperlukan tekad yang kuat dalam kebersamaan guna mewujudkan pembangunan yang telah direncakan sebelumnya dan saya instrukasikan kepada seluruh perangkat daerah Provinsi Jambi kiranya saran, masukan, dan kritikan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dapaat dijadikan bahan pertimbangan yang serius dalam melaksanakan program pembangunan di Provinsi Jambi,” kata Fachrori Umar pada Rapat Paripurna DPDR Provinsi Jambi, Jumat (27/7).
Beberapa catatan yang diberikan dewan terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut diantaranya dari Fraksi PDI P dan Gerindra yang menyoroti tentang BUMD Jambi yaitu PT Jambi Indoguna Internasional (JII) yang terus mengalami kerugian.
Sementara itu, rekomendasi dari Partai Demokrat adalah untuk mengembangkan peningkatan program pertanian dan perkebunan yang terencana dan tepat sasaran dimana kopi salah satu komoditas potensial untuk mengangkat perekonomian daerah maka dibutuhkan pembenahan agar bisa dimanfaatkan secara optimal dengan pembenahan hulu, masalah hulu yang harus jadi perhatian adalah bibit, pendampingan petani, sumber daya manusia dan masalah permodalan yang terbatas serta akses pasar yang juga terbatas.
Fraksi Bintang Keadilan memberikan apresiasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2017 tercatat 4,64%, meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 4,37%. Fraksi ini juga meminta pemerintah tidak terlena dengan prestasi opini WTP yang didapat secara lima kali berturut-turut dan prestasi ini harus dipertahankan dan meningkatkan perbaikan sistem informasi keuangan agar dapat digunakan untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi daerah kita.
Pansus DPRD Provinsi Jambi memberikan beberapa rekomendasi yaitu, pertama, meminta Plt Gubernur Jambi beserta seluruh jajaran untuk menindaklanjuti rekomendasi yang termuat dalam LHP-BPK, kedua, meminta Inspektorat untuk terus melakukan pendampingan, pengawasan dan terus mencermati rencana aksi dan tindak lanjut OPD dalam penyelesaian rekomendasi LHP BPK RI Perwakilan Jambi baik yang bersumber dari LHP atas sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Rekomendasi khusus diberikan kepada Sekretariat Daerah bersama-sama Dinas Kehutanan, Bekeuda dan Bappeda Provinsi Jambi, secara bersama-sama dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan KLHK menyelesaikan salah setor tegakan PT WKS sebesar Rp 35,59 miliar dan penambahan jasa giro tahun 2014 s/d 2017 sebesar Rp 3,28 miliar.
Plt Gubernur Jambi diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang maksud, tujuan, dan tahap pengelolaan program bantuan keuangan pengadaan alat berat untuk kecamatan, serta menyususn alokasi dana pendamping pada APBD Kabupaten/Kota untuk operasional dan perawatan alat berat. (Bn/***)
Facebook comments