Sekda M. Dianto : TPID Upayakan Inflasi dalam Ambang Batas Kewajaran

Jambi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, M. Dianto selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor TPID) Provinsi Jambi, yang di selengarakan bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (23/5) siang, menyatakan bahwa TPID yang terdiri dari berbagai instansi lintas sektoral berupaya mengendalikan inflasi dalam ambang batas kewajaran. 

Pada masa Ramadhan, biasanya harga cenderung naik, terutama harga pangan. Dengan hal ini Pemerintah, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta seluruh instansi terkait berupaya untuk menjaga agar kenaikan harga-harga tersebut berada dalam ambang batas kewajaran. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, perkembangan IHK Provinsi Jambi pada akhir Triwulan I tahun 2018 terpantau mengalami inflasi sebesar 0,60% (mtm), atau secara tahunan 4,17% (yoy). Inflasi bulanan Provinsi Jambi lebih tinggi dibanding realisasi inflasi nasional sebesar 0,20 (mtm) atau 3,40% (yoy).

Perkembangan inflasi provinsi Jambi disumbang oleh Kota Jambi yang tercatat mengalami inflasi 0,63% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 4,28% (yoy), dan inflasi Kabupaten Bungo 0,32% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi 3,15% (yoy).

Inflasi Kota Jambi terutama disebabkan kenaikan harga komoditas volatile food, yaitu cabai merah, bawang merah, bayam, daging ayam ras, udang basah, bawang putih, kangkung, dan sawi hijau.

Disamping itu juga dipengaruhi oleh kenaikan harga mobil pada kelompok inti dan bahan bakar non subsidi pada kelompok administered price. Untuk inflasi Kabupaten Bungo, lanjut Sekda, didorong terutama oleh naiknya harga komoditas volatile food dan kelompok inti. Komoditas volatile food yang menjadi penyumbang utama inflasi adalah cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan cabai rawit.

Sementara, komoitas inti yang mendorongf inflasi adalah nasi dengan lauk, biaya jaringan saluran TV, sabun detergen bubuk/cair. Guna mengendalikan inflasi, Sekda mengatakan bahwa TPID Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya, baik dalam aspek kelembagaan, aspek koordinasi, aspek distribusi, aspek ketersediaan, dan aspek ekspektasi.

Selain itu, Sekda juga menuturkan berbagai langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tinginya kenaikan harga komoditas pangan termasuk hortikultura, unggas dan produk turunannya, serta hasuil perikanan/kelautan selama periode musim penghujan, antara lain :

1. Melakukan pemantauan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), baik terhadap komoditas bahan pangan maupun bahan bakar migas.
2. Melakukan pengawaan terhadap kesediaan pasokan dan cadangan pangan serta kelancaran jalur distribusi.
3. Mendorong optimalisasi operasi pasar.
4. Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan gas untuk mengantisipasi kenaikan harga.
5. Berkoordinasi dengan kementerian/lembanga terkait untuk mengantisipasi lonjakan tarif angkutan umum.

Selanjutnya, Sekda juga menerangkan langkah-langkah jangka menengah untuk mencapai sinergi TPID dan Satgas pengan, antara lain :

1. Menyusun peta pangan yang mengindikasikan posisi surplus dan defisit Provinsi Jambi, yang berdasarkan pada daftar komoditas penyumbang utama inflasi Provinsi jambi.
2. Mendorong peningkatan produksi pangan lokal serta mendorong konsumsi pangan lokal.
3. Melakukan edukasi dan sosiasasi secara berkelanjutan tentang konsumsi pangan olahan dan pangan alternatif, untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk pangan utama.
4. Melakukan manajemen peersediaan untuk menghadapi lonjakan harga pada hari besar keagamaan dengan penyediaan mesin pengawet atau cold storage.

Sekda menambahkan, jika kabupaten/kota melakukan operasi pasar, jangan segan-segan menyampaikan kepada Bulog, dimana Bulog mengurus distribusi 4 komoditi, yakni beras, gula, minyak sayur, dan daging beku kerbau. (hms)