Jambi - Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa pembangunan sektor pendidikan dituntut untuk memperkuat karakter dan jiwa kewirausahaan. Hal itu disampaikannya dalam Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2019, bertempat di lapangan depan kantor gubernur Jambi, Kamis (2/5).
Gubernur yang bertindak sebagai inspektur upacara, menyampaikan bahwa sesuai dengan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia.
“Di sini kekuatan sektor Pendidikan dan Kebudayaan menemukan urgensinya, terkait dengan itulah tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”, mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sarat nilai dan pengalaman kebudayaan guna membingkai hadirnya sumber daya-sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan,” ujar Fachrori.
Perspektif Kemendikbud, pembangunan sumber daya manusia menekankan dua penguatan yaitu pendidikan karakter dan penyiapan generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja.
Dalam pendidikan karakter dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak mulia, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang luhur. Sementara ikhtiar membekali keterampilan dan kecakapan disertai pula dengan penanaman jiwa kewirausahaan.
“Peradaban dunia berkembang secepat deret ukur, sementara dunia pendidikan bergerak seperti deret hitung. Hadirnya revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi cara kita hidup, bekerja dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan karakter peserta didik,” jelasnya.
“Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang gerak cepat. Perlu diterapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan tiga sentuhan budaya Indonesia melalui tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, yang harus saling mendukung dan menguatkan,” tambah Gubernur.
Pendidikan sangat erat kaitannya dengan perkembagan otonomi suatu daerah, melalui pelayanan dalam penyelengaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat hanyalah semata-mata “konsumen” pelayanan publik, tapi dituntut adanya kemampuan untuk memperlakukan masyarakat sebagai “citizen” termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Untuk itu, semua ASN harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi dengan demikian pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam mendapatkan pelayanan, salah satunya pelayanan pendidikan,” ungkap Fachrori. (***/Bn)
Facebook comments