Jambi - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs,H.Fachrori Umar, meminta untuk menghilangkan kampanye yang berbau suku, agama, ras, antar golongan (SARA) serta kampanye yang mengandung ujaran kebencian. Pernyataan ini disampaikan Wagub dalam Asistensi dan Supervisi Antisipasi Konflik Sosial Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2018 dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018, bertempat di Balai Siginjai Mapolda Jambi, Senin (29/1).
Dalam acara tersebut, Wagub Fachrori menjelaskan, sesuai dengan arahan Mendagri bahwa tidak ada lagi kampanye berlatar dan menyinggung aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada 2018 tahun ini. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dari pihak terkait untuk mencegah terjadinya hal ini.
Wagub mengatakan, pemerintah mengingatkan KPU, Bawaslu dan aparat untuk bertindak tegas jika ada kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian. "Kampanye harus adu konsep atau gagasan, bagaimana memajukan kesejahteraan masyarakat daerah,” tegas Wagub.
Selanjutnya, Wagub juga menegaskan kembali arahan dari Mendagri bahwa Pilkada tahun 2018 ini mungkin akan beraroma Pemilu nasional karena menyangkut 68% total pemilih Indonesia.
"Waktu penyelenggaraannya berdekatan dengan Pemilu nasional yang akan menentukan kepemimpinan nasional pada 2019, jadi diminta seluruh jajaran setiap provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi ke seluruh daerah agar Pilkada berjalan lancar," ujar Wagub.
Sementara itu, Kapolda Jambi, Brigjen. Pol. Muchlis AS.MH menyatakan, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa Pilkada tahun 2018 ini bisa berjalan aman, lancar, tidak lagi seperti tahun-tahun yang dulu.
"Lebih baik semua harus diwaspadai potensi yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan keamanan. Selanjutnya, lakukan pendalaman terhadap berbagai komponen masyarakat, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan para peserta Pilkada," terang Kapolda.
Kapolda menyatakan, akan dibentuk Satgas Pemilukada. "Kita akan membuat Satgas Pemilukada damai, kita akan melibatkan aparat-aparat keamanan KPU, Bawaslu, TNI, Kejaksaan, dan parpol yang terlibat sebagai pendukung di 3 kabupaten kota ini. Jadi nanti akan sosialisasi ke wilayah, akan kami minta bantuan dari pihak Pemerintah Provinsi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera direalisasikan," tutur Kapolda.
Di lapangan, lanjut Kapolda, juga akan dilaksanakan cipta kondisi agar terjadi keamanan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam terwujudnya keharmonisan bagi para peserta Pemilukada.
Ketua Tim Asistensi dan Supervisi, Irjen Pol.Dr.R.Sigit Tri Hardjanto, SH.MSI dalam sambutannya menyatakan, ada dua kegiatan utama yaitu asistensi dan supervisi kegiatan, yang dimaksudkan untuk meninjau langsung kesiapan satuan Polri dalam menghadapi perbedaan serta menyamakan persepsi tentang upaya Polri dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan yang ada, sehingga diharapkan keseluruhan penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan aman lancar dan demokratis.
"Kita semua memahami bahwa Pilkada pada dasarnya merupakan polarisasi masyarakat yang dilegalkan, masyarakat akan terpisah-pisah karena adanya perbedaan kepentingan dalam memilih pemimpin yang di daerah pada Pilkada 2018. Untuk itulah dibentuk tim asistensi dan supervisi yang salah satu tugasnya membantu untuk mengingatkan pemetaan konflik, memberikan masukan dan tingkatannya, mitra diskusi saat terjadi sesuatu hal apa yang dilakuka. Intinya, tim asistensi mengingatkan dan menjadi Mitra Polda supaya pelaksanaan pengamanan Pilkada bisa berlangsung dengan baik," jelas Sigit. (hms/Bn)
Facebook comments