Bungo - Bupati Kabuapten Bungo, H. Mashuri menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo dalam rangka penyampaian nota pengantar Bupati Bungo terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 di gedung DPRD, Selasa (28/06).
Rapat paripurna tersebut di pimpin oleh Wakil ketua I DPRD, Jumiwan Aguza, yang dihadiri Wakil ketua II DPRD, Martunis, 23 anggota DPRD dari 35 anggota DPRD, Unsur Forkopimda, Para Asisten, Staf ahli Bupati, Kepala OPD, para Kabag, Camat, para lurah dalam Kabupaten Bungo, dan para tamu undangan yang lainnya.
Jumiwan Aguza dalam sambutannya mengatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampirkan laporan keuangan, diperiksa oleh kepala keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Laporan keuangan sebagaimana yang ditetapkan yaitu, laporan realisasi anggaran, laporan anggaran saldo lebih, neraca, operasi nasional, laporan harus kas, laporan akuitas, dan lain sebagainya," terang Jumiwan Aguza.
Sementara itu Bupati H. Mashuri dalam sambutannya mengatakan, Bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian siklus pengelolaan keuangan daerah menurut ketentuan pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud yakni berupa laporan keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK.
"Laporan keuangan daerah yang di periksa oleh BPK selanjutnya disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah laporan keuangan daerah dimaksud meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan," ungkap Mashuri.
Beberapa waktu yang lalu telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK perwakilan Provinsi Jambi terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bungo Tahun anggaran 2021, hasil pemeriksaan dimaksud yakni berupa laporan hasil pemeriksaan yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Bungo dan juga pimpinan DPRD Kabupaten Bungo pada tanggal 27 April 2022 bertempat di kantor PPK perwakilan Provinsi Jambi.
"Alhamdulillah atas laporan tersebut, BPK RI memberi Kabupaten Bungo dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Tahun 2022.," ucapnya.
Bupati menambahkan bahwa atas LKPD tahun anggaran 2021 Kabupaten Bungo memperoleh WTP dengan catatan khusus yang positif, catatan positif tersebut merupakan apresiasi dari BPK karena pemerintah Kabupaten Bungo telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan yang terjadi pada tahun anggaran 2021.
"Berkenaan dengan LKPD tahun anggaran 2021 yang telah diperiksa oleh BPK perwakilan provinsi Jambi dapat informasikan sebagai berikut dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat bahwa pencapaian target pendapatan daerah meningkat signifikan sebesar Rp.1,2 Triliun," tutupnya.
Acara selanjutnya penyerahan cenderamata dari Bupati Bungo kepada Wakil ketua I DPRD Kabupaten Bungo.(PR4)
Facebook comments