Batam - Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 Wilayah Barat yang dibuka Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Ballroom E Golden Prawn Batam Kepri, Kamis (28/2).
Usai mengikuti Rakornas, Fachrori Umar menyampaikan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Jambi dapat berjalan sukses dengan upaya bersama dengan pihak terkait.
"Masyarakat, kita berjuang bersama upayakan aman dan tenteram," ungkap Gubernur Jambi.
Fachrori mengharapkan semua pihak terkait secara bersama bekerja maksimal mewujudkan pemilu yang demokratis dimana Provinsi Jambi merupakan daerah yang mampu menyelenggarakan pemilu secara baik dengan situasi keamanan terkendali dan menjadi harapan besar suksesnya pelaksanaan pemilu di daerah dengan keamanan dan kelancaran pemilu di wilayah Jambi yang terjaga baik sangat menentukan kesuksesan dan menjadi perhatian semua pihak.
"Kita Jambi merupakan negeri yang maju berkembang, bersaudara semua (penduduk), ada berita hoax harus bersama mengingatkan dan memberi semangat kepada mereka akan NKRI," jelas Fachrori.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan alasan perlunya rapat koordinasi nasional pemilu karena penyelenggaraan pemilu merupakan pekerjaan bersama yang memiliki keterkaitan dalam kesuksesannya.
"Kita satu tim bukan kerja sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Pilihan tidak beda ya sudah ga ada pemilu, karena pemilu harus beda jadi perbedaan ini bukan karena kita niatnya berbeda, berbeda karena diatur konstitusi, berbeda dalam pemilu hanya sementara bukan permanen," ujar Wiranto.
Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang seharusnya memberikan kegembiraan dan kenyamanan bagi rakyat Indonesia guna menentukan pemimpin sesuai pilihan yang berlangsung secara demokratis.
"Pesta demokrasi tidak boleh saling menjelekkan karena beda pilihan itu lumrah dalam demokrasi, memilih pemimpin yang harus bertanggungjawab pada rakyat," tegas Wiranto.
Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pelaksanaan Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 terbagi ditiga tempat yaitu Makasar, Kepri dan Jakarta.
"Tujuan utama tidak semata-mata masalah kewaspadaan penyelenggaraan pemilu akan tetapi tugas utama setiap lima tahun adalah bagaimana kita pemerintah secara bersama-sama membantu kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu," ujar Menteri Dalam Negeri.
Tjahjo Kumolo menyampaikan kepada aparat TNI Polri dapat mengorganisir masyarakat untuk mengunakan hak pilih secara demokratis. "Ajak masyarakat menggunakan hak pilih dengan harapan target 78 persen partisipasi pemilu dari KPU dapat terpenuhi," kata Tjahjo Kumolo.
Pemilu dapat berlangsung sukses dan berjalan baik dengan upaya segenap pihak menghilangkan racun demokrasi yang sangat mengganggu dalam rangka tahap konsolidasi.
"Harus dilawan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa seperti politik uang, kampanye berujar kebencian, fitnah dan sara, mari konsolidasi kepada masyarakat dalam konteks beda sikap beda pilihan harus kita junjung secara demokratis jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan, konsep demokrasi yang beradab dan beretika dengan adu konsep, ide, gagasan," tegas Menteri Dalam Negeri.
Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pemilu adalah Tugas Pemerintah Daerah suksesnya pemilu bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu dan peserta pemilu namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan, Diperlukan persamaan dan pemahaman persepsi, Bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kewajiban pemerintah dan Pemerintah Daerah, Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kampanye, Peran Linmas dalam Pelaksanaan Pemilu serentak 2019, Percetakan dan distribusi logistik dan Netralitas ASN/PNS serta Langkah antisipasi pemilu. (Wn/hms)
Facebook comments