Kerinci - lagi-lagi Satu Desa di Kerinci diberhentikan penyaluran Dana Desa, bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegaduhah tidak adanya anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor krusial yang tak kunjung terselesaikan selama tiga periode anggaran terakhir:
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Macet: Adanya kendala administrasi dalam pelaporan penggunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya yang tidak kunjung tuntas.
Konflik Internal Pemerintahan Desa: Perselisihan yang berkepanjangan antara perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menghambat pengesahan APBDes.
Masalah Hukum: Adanya indikasi penyimpangan dana pada masa lalu yang membuat keran anggaran dikunci oleh Kementerian Keuangan hingga ada penyelesaian nyata.
Dampak Nyata di Lapangan
Tanpa Dana Desa, pelayanan publik di Semerah kini ibarat "hidup segan mati tak mau." Dampak yang dirasakan warga meliputi:
Pembangunan Infrastruktur Mandek: Tidak ada perbaikan jalan lingkungan, drainase, maupun fasilitas umum sejak tiga tahun lalu.
Insentif Perangkat dan Guru Ngaji Terhenti: Banyak perangkat desa, kader Posyandu, hingga guru mengaji yang tidak menerima honorarium secara layak.
Program Pemberdayaan Hilang: Program bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa praktis terhenti total.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat mengisyaratkan bahwa jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan sistemik dari pemerintah desa Semerah, maka opsi merger atau peleburan akan diambil.
"Sesuai regulasi, jika sebuah desa tidak lagi mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan keuangan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu, maka pemerintah daerah berhak mengusulkan penggabungan wilayah demi menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar salah satu pejabat teknis di Pemkab Kerinci.
Aspirasi Masyarakat
Warga desa kini berada dalam kecemasan. Sebagian besar warga berharap ada campur tangan langsung dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan mediasi dan "pembersihan" birokrasi di tingkat desa agar Dana Desa bisa kembali cair tanpa harus kehilangan identitas Desa Semerah melalui peleburan.
"Kami hanya ingin pembangunan kembali berjalan. Kalau harus dilebur, kami akan kehilangan sejarah desa ini. Kami minta Bupati bertindak tegas terhadap oknum yang menghambat anggaran kami selama tiga tahun ini," ungkap salah satu tokoh masyarakat Semerah.(NSH)
Facebook comments