Jambi - Gubernur Jambi Fachrori Umar menerima Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Pemaparan Capaian dan Kendala Penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi), di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (10/10).
Opini WTP ini merupakan yang ketujuh kalinya secara berturut-turut diperoleh Pemerintah Provinsi Jambi. Piagam diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supandi.
"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Jambi tahun 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jambi, maka BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Provinsi Jambi tahun 2018. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mempertahankan serta meraih opini WTP yang ke 7 kalinya diperoleh sejak tahun 2012 - 2018 sampai saat ini," kata Fachrori.
Fachrori mengapresiasi pencapaian sejumlah Pemerintah Daerah yang mendapat opini terbaik dari BPK dan harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap komitmen integritas, profesionalitas, dan transparansi tata kelola pemerintahan, sekaligus tantangan besar untuk terus mempertahankan dengan kualitas yang semakin baik dan meningkat. Tantangan besar untuk terus mempertahankan Opini WTP dengan kualitas yang meningkat.
"Tantangan kedepan semakin besar dan komplek, untuk itu, kita harus mempertahankan, karena untuk memperoleh opini WTP tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan cukupan dalam pengungkapan, tetapi juga harus ditopang oleh efektivitas, sistem pengendalian intern yang memadai, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan,” harapnya.
Untuk mempertahankan capaian WTP kedepannya Gubernur mengajak seluruh perangkat daerah agar terus melakukan pembenahan terhadap segala kekurangan yang sejalan dengan upaya kita membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang prima, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga menekankan agar pengelolaan dana mempunyai komitmen yang jelas dan pertanggungjawaban.
”Saya menekankan kepada Kepala OPD teknis pengelolaan dana agar mempunyai komitmen yang jelas baik dari sisi proses usulan perencanaan penganggaran, pelaksanaan pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga program kegiatan yang bersumber dari dana transfer dapat terserap secara maksimal sesuai yang diharapkan,” tegasnya.
"Ada yang membuat saya bangga dan senang pada tahun ini, karena Provinsi Jambi kembali memperoleh capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi saat ini telah memperoleh capaian opini WTP untuk LKPD tahun 2018. Selain itu, kepada Inspektorat saya berpesan untuk terus konsisten melaksanakan review terhadap laporan penyerapan DAK Fisik, sebagai pernyataan penyaluran DAK tahap berikunya sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku," pungkas Fachrori.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi Supandi menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil meraih opini WTP 7 kali berturut-turut dari BPK RI.
"Piagam ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 september 2019 di Jakarta, namun daerah yang diundang adalah daerah yang 5 kali berturut - turut meraih WTP dengan catatan tidak ada berita negatif tentang penyimpangan di media massa. Syukur alhamdulillah untuk kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk tahun ini semua mendapat WTP, ini suatu kebanggaan bagi kita bersama," ujar Supandi.
“Tahun ini APBN dari pusat senilai Rp 22 triliun dalam bentuk trasnsfer dan juga dalam bentuk dibagi instansi vertikal yang ada di Provinsi Jambi," tambahnya.
Supandi mengungkapkan, kemandirian fiskal Provinsi Jambi termasuk yang paling bagus karena sudah diatas 50 persen, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat sudah bagus, namun yang disayangkan tingkat kemandirian kabupaten/kota masih ada 10 persen dan ada yang 3 persen.
“Ini perhatian kita semua aparat pemerintah daerah untuk menggali seluruh PAD, agar ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Karena pemerintah pusat juga memikirkan provinsi lain yang ada di seluruh Indonesia," ungkapnya. (adv/Wen).
Facebook comments