Pertegas Sinergi dan Visi Presiden, Ketua DPRD Sungai Penuh Hutri Randa Ikuti Retret KPPD di Akmil Magelang

Magelang – Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa menghadiri Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seluruh Indonesia tahun 2026. Kegiatan strategis ini berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai Rabu (15/04).

Agenda yang diinisiasi oleh Lemhannas RI ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari, yakni dari 15 hingga 19 April 2026. Retret ini mengundang total 557 pimpinan legislatif dari seluruh penjuru tanah air, yang terdiri atas 38 Ketua DPRD Provinsi, 93 Ketua DPRD Kota, dan 415 Ketua DPRD Kabupaten. Berdasarkan data registrasi, sebanyak 479 Ketua DPRD hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara langsung. 

Selama retret, para pimpinan DPRD mendapatkan pembekalan intensif mengenai nilai-nilai kebangsaan. Materi yang diberikan meliputi perkembangan lingkungan strategis, peneguhan jati diri bangsa, kewaspadaan nasional, serta penguatan peran pimpinan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, para peserta juga membedah secara mendalam program prioritas, Visi, Misi, serta Asta Cita Presiden Prabowo Subianto demi menyelaraskan arah pembangunan pusat dan daerah. 

Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, menegaskan bahwa keikutsertaannya merupakan wujud komitmen nyata untuk mendongkrak kualitas kinerja lembaga legislatif di daerah, terutama pada fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Melalui retret ini, kita mendapatkan banyak wawasan baru, terutama dalam menghadapi dinamika pemerintahan daerah yang semakin kompleks serta tantangan ketidakpastian global. Ini penting untuk meningkatkan efektivitas peran DPRD dalam melayani masyarakat,” ujar Hutri Randa. 

Hutri juga menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang komunikasi yang efektif untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik (best practices) antar-ketua DPRD. Melalui pertukaran ide tersebut, DPRD Kota Sungai Penuh diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih inovatif, responsif, dan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Hmsdpr/NSH)