Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian se Provinsi Jambi dengan tema "Kita bangun sinergisitas implementasi kebijakan manajemen kepegawaian untuk meningkatkan mutu dan pelayanan publik dibidang kepegawaian dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jambi Tuntas 2021", berlangsung di Ruang Mayang Mangurai Bappeda Provinsi Jambi, Selasa (9/4).
Pada rapat tersebut, Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, sangat mengapresiasi dan menyambut baik dengan adanya rapat tersebut dengan harapan mampu memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan dibidang administrasi pelayanan kepegawaian di Provinsi Jambi.
"Mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan kedepan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Misi Jambi Tuntas 2021 pada misi pertama meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada pelayanan pubik," ungkap Gubernur Jambi.
Kemudian, Fachrori menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas kepentingan pribadi dan golongan dan pelaksanaan tugas atau program pemerintahan memerlukan sinergitas dan sinkronisasi dengan pemerintahan daerah.
"Tidak terlepas dari norma, standar, prosedur serta ketentuan yang telah diatur pemerintah," tegas Gubernur Jambi.
Rakor tersebut mempunyai fungsi dan makna penting dalam memberikan informasi atas terlaksananya tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintahan.
"Perlu evuasi agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih bersinergi dan adanya sinkronisasi," lanjut Gubernur Jambi.
Mendukung tata kelola pemerintah yang baik serta mengajak semua untuk selalu berkoordinasi dan mengkomunikasikan tugas tugas yang diemban dengan tetap mengedepankan kerjasama.
"Eksistensi suatu institusi atau lembaga harus bergerak dalam tatanan kerja yang terprogram, masalah kepegawaian mengalami berbagai dinamika sehingga diperlukan penyesuaian dan langkah untuk mengantisipasi perkembangan tersebut dengan kehadiran tenaga honor membantu kinerja pemerintah," tegas Gubernur Jambi.
Gubernur mengharapkan kepada semua peserta memanfaatkan kesempatan rakor secara bersungguh-sungguh dengan memberikan masukan dan saran konstruktif sehingga rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan yang berkontribusi bagi Jambi.
Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Jambi, Husairi menyampaikan rakor tersebut untuk meningkatkan jalinan koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintaj kabupaten.
"Sinkronisasi program kegiatan administrasi kepegawaian guna pembangunan Provinsi Jambi," ujar Husairi.
Husairi mengatakan, bahwa 8900 orang yang menjadi tenaga kontrak atau honorer pada Pemerintah Provinsi Jambi dan jumlah ini tidak termasuk pada honorer Pemerintah Kabupaten/Kota yang status dan kedudukannya menjadi pembahasan pada rapat koordinasi tersebut.
"Solusi dan status kedudukan hukum tenaga kontrak atau honorer," kata Husairi. (***/Bn)
Facebook comments