Kerinci - Dana BUMDes Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci, yang tidak kunjung jelas akar dan ujung sampai saat ini, kembali dipertanyakan masyarakat dan pemuda setempat. Pasalnya, kurangnya transparansi Kepala Desa terkait pengelolaan dana, membuat pemuda seolah menjadi titiang menuju kehidupan yang serba mewah, dengan tingkah laku Kepala Desa KSM yang terkesan seakan tidak menyimpang kesalahan.
Berkali-kali ditanya ketika rapat bersama tokoh masyarakat setempat, Kepala Desa selalu bertele-tele dan cuekkin dalam memberikan jawaban tentang pelaporan keuangan BUMDes tersebut ditengah rapat.
Jumlah dana yang tidak sedikit, pertanggung jawaban yang diduga fiktif selama dua tahun terakhir, yang mencapai nilai ratusan juta rupiah pada setiap tahunnya diduga kuat sengaja dilakukan oleh oknum Kepala Desa Koto Petai,dengan modus untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat dan Pemuda Desa Koto Petai kepada media ini dan meminta tidak disebutkan namanya, pihaknya akan melakukan berbagai macam cara agar hal ini ditindak oleh aparat penegak hukum, karena mereka menilai, Kepala Desa sudah tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yang terkesan KKN.
"Ya, memang benar, untuk saat ini BUMDes Koto Petai tidak dalam keadaan sehat, hasilnya digerogoti oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dua tahun tidak ada laporan kemasukan, dan hari ini kami meminta bantuan rekan LSM untuk melaporkan kepihak hukum agar ada efek jera kepada oknum tersebut," ujarnya.
"Tentang dana BUMDes yang kita duga syarat korupsi, kita berharap Aliansi mampu membantu dalam pelaporan kami dari masyarakat." Tegasnya.
Tempat terpisah, ketua Aliansi penipuan dan Merah Putih Indonesia (AMPI) Indra, dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Sabtu (18/7/20) sangat mengapresiasi langkah tersebut, masyarakat harus kritis demi majunya Desa, jika gagal komunikasi atau bersifat tertutup kepada masyarakat laporkan ke penegak hukum jika hal tersebut tidak bisa lagi ditolerir, dan jika hal tersebut terjadi di lingkup Kabupaten Kerinci, Aliansi Merah Putih (AMPI) akan mendampingi laporan masyarakat tersebut hingga hingga selesai.
"Laporan masyarakat Desa Koto Petai khususnya terkait BUMDes sudah kita terima, dan akan kita masukkan, tinggal menunggu tanda tangan dari anggota aliansi sebagai wujud partisipasi," ujarnya kepada wartawan.
Kepala Desa Koto Petai KSM, didatangi wartawan di kediamannya sedang tidak berada dirumah, dan bahkan terkesan alergi kehadiran para kuli tinta tersebut. (TIM*)
Facebook comments