Jambi – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, mengingatkan kepada seluruh bupati dan Walikota yang tergabung dalam Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan se Provinsi Jambi untuk lebih waspada dan mengintensifkan pencegahan dalam penanganan covid-19 sehingga kasus covid-19 tidak kembali meningkat. Hal tersebut disampaikan Fachrori saat memimpin Rapat Khusus secara video conference yang berlangsung di Ruang Rapat kantor Gubernur Jambi, Jum’at (07/08).
Dalam rapat virtual bersama Bupati/Walikota menindaklanjuti meningkatnya jumlah kasus positif covid-19 di Provinsi Jambi yang meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir dan menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
“Kita harus lebih waspada terhadap pencegahan dan penanganan covid-19 di Provinsi Jambi, mengingat jumlah pasien positif covid-19 di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir ,” ujar Fachrori.
Ia menambahkan Jambi telah menghadapi ancaman pandemi sejak Maret 2020 lalu hingga sekarang, bahkan sampai ada korban jiwa akibat covid-19 serta memiliki dampak yang sangat luas terhadap perekonomian Jambi yang menjadi terpuruk dengan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini berada pada angka (-)1,72%.
untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah terus mengupayakan langkah yang sejalan dengan kebijakan Pusat baik melalui upaya pencegahan, penanganan, penyediaan peralatan kesehatan, sosialisasi serta memberikan stimulan dan bantuan kepada masyarakat yang sangat terdampak covid-19 secara angsung maupun tidak langsung.
“Upaya yang ditempuh sejak merebaknya covid-19 di Provinsi Jambi membuahkan hasil dengan menurunnya jumlah kasus positif dan banyak pasien yang sembuh. Namun dalam beberapa hari terakhir kita dikejutkan dengan kembali meningkatnya jumlah kasus pasien positif covid-19 di Provinsi Jambi,” tambah Fachrori.
Melihat kondisi tersebut Fachrori kembali mengingatkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19 di Provinsi Jambi, terutama dalam melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu Kapolda Jambi, Irjen Pol Drs.Firman Shantyabudi,M.Si, mengatakan, berdasarkan data yang ada, meningkatnya kasus terkonfirmasi covid-19 di Provinsi Jambi karena melonggarnya pengawasan pasca Idul Fitri 1440 H Tahun 2020 yang telah dilakukan dalam rangka memutus rantai covid-19 ini yaitu mendirikan posko posko diperbatasan.
“Untuk internal masyarakat Jambi sendiri tidak ada peningkatan yang sangat signifikan untuk kasus terkonfirmasi covid-19, tetapi karena banyaknya pergerakan orang dan barang yang keluar masuk Provinsi Jambi pasca lebaran kemarin serta longgarnya pengawasan menjadi salah satu penyebab meningkatnya kembali kasus terkonfirmasi covid-19 di Provinsi Jambi,” kata Firman.
Ia menambahkan kita terlalu euforia dengan kondisi Jambi yang relatif aman dari covid-19, ditambah dengan persiapan menghadapi new normal atau sekarang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru, padahal adaptasi kebiasaan baru tersebut baru disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat untuk daerah yang telah dinyatakan siap melakukan itu,” lanjut Firman.
Sedangkan Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI M.Zulkifli,S.IP. MM., menyampaikan, Pemerintah Daerah harus terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan covid-19 karena kunci utama dalam penanganan covid-19 ini adalah masyarakat harus benar benar melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
“Protokol kesehatan yang dimaksud adalah masyarakat harus benar benar melakukan social dan physical distancing, menggunakan masker secara benar dan rajin mencuci tangan.," ujarnya
Disamping itu dirinya juga menghimbau kepada sekolah sekolah yang masih melaksanakan tatap muka untuk segera melaksanakan pembelajaran jarak jauh, karena melihat dari kondisi saat ini, lonjakan pasien positif covid-19 mencapai 30 persen,” kata Zulkifli.
Dalam kesapakatan tersebut disimpulkan beberapa poin diantaranya dilakukan pembatasan mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar dari Provinsi Jambi, Gubernur, Bupati dan Walikota harus mengeluarkan Peraturan didaerah masing masing sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020.
Kembali mengaktifkan posko posko penjagaan yang berada di perbatasan, menutup sekolah sekolah yang berada pada zona berbahaya, kecuali zona hijau, membatasi perjalanan dinas ke daerah yang zona merah, untuk ASN, TNI dan POLRI kecuali untuk urusan yang sangat mendesak, serta mempedomani dan melaksanakan Instruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020, karena sudah tertuang terkait peran dari Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.(Adv)
Facebook comments