Sungai Penuh – Kepolisian Resor (Polres) Kerinci mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas di SPBU 24.371.20 Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi. Pada Kamis (23/7), aparat kepolisian melakukan pengawasan ketat di lokasi tersebut akibat adanya dugaan kuat penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi secara berulang.
Dalam pengawasan lapangan, polisi menemukan indikasi kuat bahwa SPBU milik Syakdiah tersebut menyalurkan BBM bersubsidi secara ilegal dan menyalahi regulasi PT Pertamina serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kapolres Kerinci melalui Wakapolres Kompol Gumuntar Aritonang, S.H., M.H., menjelaskan bahwa aturan pemerintah sudah sangat jelas mengatur siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi seperti Biosolar. Namun, aturan tersebut diduga sengaja dikangkangi oleh pihak pengelola.
“Berdasarkan pantauan langsung atas arahan Kapolres, pihak SPBU Pelayang Raya diduga masih melayani pengisian Biosolar dan BBM subsidi lainnya kepada truk tambang, mobil travel, serta kendaraan pribadi bermesin di atas 2.000 cc dengan pelat hitam," ujar Kompol Gumuntar.
Ia menegaskan, kendaraan-kendaraan tersebut dilarang keras menggunakan BBM bersubsidi. Pengecualian hanya berlaku untuk kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, angkutan kota (angkot), atau truk pengangkut hasil pertanian dan bumi.
Pihak kepolisian menyayangkan sikap pengelola SPBU yang terkesan menantang hukum. Polisi mendeteksi adanya pola "kucing-kucingan" yang dilakukan pihak SPBU untuk menghindari pantauan petugas dan media di lapangan.
Bahkan, upaya persuasif dari penegak hukum sama sekali tidak diindahkan. Kompol Gumuntar membeberkan bahwa SPBU milik Syakdiah ini sudah dua kali dipanggil secara resmi oleh Polres Kerinci untuk dimintai keterangan dan diberikan pengarahan, namun tidak ada perubahan perilaku sama sekali. Laporan dari masyarakat yang resah juga terus mengalir memperkuat bukti kecurangan tersebut.
Karena dinilai tidak kooperatif dan terus mengulangi pelanggaran, Polres Kerinci kini menyiapkan langkah hukum yang lebih berat. Pihak kepolisian menyatakan segera mengirimkan surat resmi langsung kepada Menteri ESDM Republik Indonesia.
Surat tersebut berisi rekomendasi tegas agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPBU Pelayang Raya, dengan sanksi terberat berupa pembekuan hingga pencabutan izin operasional secara permanen.
Polres Kerinci menegaskan tidak akan kendor dalam mengawasi jalur distribusi BBM subsidi di wilayah hukumnya demi memastikan hak masyarakat kecil tidak dirampas oleh oknum-oknum nakal.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik maupun pengelola SPBU 24.371.20 Pelayang Raya belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak SPBU jika ingin memberikan tanggapan di kemudian hari.(Tim)
Facebook comments