Jakarta - Wakil Gubernur Jambi yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar mengatakan, PMI Provinsi Jambi terus meningkatkan kemampuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai macam masalah kemanusian, bencana alam dan kekurangan daerah.
Hal tersebut dikatakan Wagub saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Palang Merah Indonesia (PMI) Tahun 2018, bertempat di Arya Duta Hotel Jakarta, Minggu (18/02).
Mukernas PMI 2018 yang bertajuk "Kelembagaan Undang-Undang Kepalangmerahan" dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PMI, H.M. Jusuf Kalla (JK).
Mukernas ini berlangsung pada -20 Februari 2018, dihadiri sekitar 108 orang dari pengurus PMI, termasuk dari Provinsi Jambi.
Dikatakan JK, kepada seluruh anggota PMI untuk dapat mengatasi kedaruratan nasional dalam masyarakat. "Saya minta Mukernas bisa menjadi awal pelopor inovasi kepalangmerahan," ujar Wapres.
"Kepalangmerahan itu berarti bagaimana cara kita mengatasi masalah kedaruratan nasional, kepalangmerahan berlaku juga bagi tentara, polisi dan masyarakat," kata JK.
Undang-undang tentang Kepangmerahan yang telah di setujuai DPR beberapa waktu yang lalu meneguhkan kembali organisasi Palang Merah Indonesia. "UU Kepalangmerahan memperkuat PMI dari keputusan Presiden ke UU, sekarang kita berkerja berdasarkan UU, jadi landasan hukumnya lebih kuat," kata JK.
Selain itu, JK berpesan kepada seluruh anggota PMI yang hadir untuk terus meningkatkan kinerja terkait donor darah. "Mengingat saat ini di Indonesia PMI masih menjadi satu-satunya organisasi andalan bagi masyarakat yang membutuhkan darah," ungkap JK.
Usai mengikuti Mukernas, Wagub menjelaskan, PMI Provinsi Jambi telah melakukan program kerja sesuai dengan prioritas PMI Pusat yakni peningkatan pelayanan donor darah dan darah sekarela, memperkuat pelayanan dan penanggulangan bencana dan kesiagaan bencana serta meningkatkan tindakan pencegahan dalam pelayanan PMI.
Wagub mengimbau para pengusaha yang berada di Provinsi Jambi untuk dapat berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PMI ini. "Kita mengimbau orang-orang yang mempunyai dana atau penghasilannya yang berlebih untuk dapat membantu misi ini, jangan hanya mengandalkan pemerintah," terang Wagub.
"Masalah kemanusian bukan masalah Pusat saja, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan Desa harus berkerja sama dalam mengatasi timbulnya benca alam yang datang tiba-tiba," demikian Wagub. (hms/Bn)
Facebook comments