Sungai Penuh - Pihak Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, meminta kepada Dirut Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MHA Thalib Sungai Penuh untuk kembali memperkerjakan 12 orang Dokter Spesialis yang sebelumnya dirumahkan.
Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, dan surat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi terkait penyampaian LAHP mengenai hasil pemeriksaan terhadap pokok laporan salah seorang Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MHA Thalib Sungai Penuh terkait dengan penyalahgunaan wewenang Direktur RSUD MHA Thalib.
Dimana, dengan adanya dugaan penyimpangan prosedur tersebut, Ombudsman mengeluarkan tindakan korektif untuk dilaksanakan terlapor dan pihak terkait.
Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi, dikonfirmasi membenarkan adanya surat tersebut terkait hasil pemeriksaan laporan dari salah seorang Dokter Spesialis. “Benar,” ujar Saiful Roswandi.
Adapun isi surat Nomor T/0199/LM.11-06/0019-0030.2023/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani langsung Kepala Ombudsman Perwakilan Jambi, Saiful Roswandi dengan tembusan ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Dimana kata Saiful Roswandi, terdapat 3 poin dalam surat tersebut. Pertama, meminta Direktur RSUD MHA Thalib Sungai Penuh agar memperkerjakan kembali 12 Dokter spesialis sesuai dengan SKB Bupati Kerinci dan Walikota Sungai Penuh Nomor 445.12/Kep.167/2021. Nomor 445.12/Kep.224/2021 tangal 30 Juli 2021.
“Selanjutnya, Ombudsman juga meminta Dinas Kesehatan Sungai Penuh melakukan pengawasan terhadap RSUD MHA Thalib Sungaipenuh untuk memperkerjakan kembali 12 orang Dokter spesialis tersebut di RSUD MHA Thalib Sungaipenuh,” tegasnya.
Ketiga, terhadap poin 1 meminta Walikota Sungaipenuh melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya oleh terlapor dan menyampaikan hasilnya kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Atas tindakan korektif tersebut, terlapor diminta untuk melaksanakannya dalam tenggang waktu 30 hari kerja untuk melakukan sejak diterimanya LAHP dan Ombudsman akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaannya.
“Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, maka akan keluar rekomendasi yang bersifat wajib oleh Ombudsman beserta sanksi yang nanti disampaikan kepada Presiden,” tegas Saiful Roswandi. (Hps)
Facebook comments