Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H.M.Dianto menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diwakili oleh Sekda Sumut, Hj.R.Sabrina terkait penerapan proses perencanaan (e-planning) serta penganggaran secara elektronik (e-budgeting) pembangunan daerah.
Kerjasama ini tertuang dalam MoU Kerjasama Jaringan Lintas Daerah E-planning dan E-bugdeting guna menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah, mewujudkan efisiensi, efektifitas dan sinergisitas, bertempat di Kantor Kementerian Dalam Negeri Gedung H Lantai 11, Jakarta, Rabu (19/09).
MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama draf MoU dan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas pada proses perencanaan daerah. Selain Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kepri juga melakukan MoU yang sama dengan Sumatera Utara.
M.Dianto menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini masih tahap awal dan masih banyak langkah-langkah yang harus dilalui. Namun, ini merupakan tekad dan komitmen kuat, cita-cita Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif.
“MoU ini dilakukan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Utara, ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi KPK yang sudah dua kali ke Jambi untuk melihat rencana aksi pemerintah daerah dalam pembenahan e-budgeting dan e-planning. Tim dari KPK RI menyarankan kepada kita agar kita mengadakan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Utara," ujar Sekda M.Dianto.
"Walaupun sebelumnya program ini sudah kita rancang dan kita bekerjasama dengan BPK di daerah namun jalannya masih terlalu lamban dan KPK menyarankan yang sudah jalan di Sumatera itu adalah Provinsi Sumatera Utara, dan pada Oktober nanti tim pencegahan dari KPK akan ada di Jambi untuk melihat dan menanyakan tindak lanjut dari apa yang kita buat,” tambah Sekda.
Dengan adanya penerapan e-Bugdeting dan e-Planningi akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan jika ada program yang masuk di tengah jalan.
“Dengan adanya sistem ini, kalau ada program dan itu tidak diusulkan dari awal, ada program yang dititipkan di tengah jalan, itu tidak bisa masuk lagi karena akan menjadi temuan bahwa ada program yang masuk di tengah jalan pada saat proses pembahasan di DPRD. Kalau sistem atau program yang sudah kita lakukan akan lebih memudahkan tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pengawalan, karena setiap program harus diawali dengan musrenbang, kita lakukan kerjasama ini agar kita lebih enak dalam melakukan perencanaan dan proses penganggaran, terutama pada saat kita berhadapan dengan anggota DPRD provinsi di daerah kita masing- masing,” terang Sekda.
Sementara itu, Sekda Sumatera Utara, Hj.Sabrina menyatakan bahwa pemerintah berupaya membuat suatu sistem elektronik yang lebih mudah lagi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.
“Di bawah pimpinan KPK, akan melanjutkan mengintegrasikan dengan sistem reporting, sistem ini akan membela kita, merupakan perlindungan juga bagi kita ketika kita mendapatkan tekanan untuk memasukkan program yang tidak ada sebelumnya dan baru muncul ketika di perubahan dan dengan adanya sistem ini kita akan sangat terbantu karena program itu tidak ada dalam sistem,” kata Sekda Sumut.
“Jadi, sistem ini selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan tapi juga penting bagi kita untuk terhindar dari intervensi-intervensi yang tidak sesuai aturan, dan diharapkan dengan adanya MoU ini akan terjalin sinergi antar daerah terutama di pulau Sumatera dan akhirnya akan meningkatkan perekonomian kita, karena tujuan kerjasama yang dilakukan selain untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah, juga untuk kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat Provinsi Sumatera Utara maupun masyarakat Provinsi Jambi,” tutur Sabrina dalam sambutannya. (Bn/hms)
Facebook comments