Skip to main content

PMII Tanyakan Transparansi Kelola Anggaran Covid-19

demo covid 19
PMII Tanyakan Transparansi Kelola Anggaran Covid-19

Jambi, Puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adakan aksi unjukrasa ke kantor Gubernur Jambi menanyakan transparansi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Jambi senilai Rp211 Miliar yang diterima langsung oleh Pj Sekda Provinsi Jambi, Sudirman.

"Kami sangat kecewa bapak Gubernur tidak ada di tempat, seolah-olah menghidar tidak sesuai dengan harapan kami. Penyampaian data juga tidak detail dan seakan-akan ditutupi," keluh Hengky Tornado, Ketua PKC PMII Provinsi Jambi, seusai pertemuan dengan PJ Sekda Provinsi Jambi, Jumat (7/08).

1

Hengky meminta agar pihak terkait dapat menjadwalkan pertemuan dengan Gubernur untuk dilakukan audiensi agar dapat disampaikan data secara gamblang soal penggunaan anggaran covid-19 ini.

Sementara itu Pj Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman,SH,MH, didampingi oleh kepala OPD dan pejabat terkait menyambut baik aspirasi dari mahasiswa baik kritik maupun saran kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi. 

Setelah mendengarkan aspirasi dari mahasiswa, Sudirman menyatakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, baik Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi maupun Gugus Tugas Penanganan Covid-19 memedomani ketentuan, yakni didasarkan pada regulasi yang berlaku, serta memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Pusat.

Anggaran penanganan Covid-19 provinsi Jambi awalnya Rp11 miliar yakni DTT (Dana Tak Terduga) di Badan Pananggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi. Seiring arahan dari Pemerintah Pusat bahwa seluruh daerah harus melakukan pergeseran dan refocusing anggaran APND untuk penanganan Covid-19, maka Pemerintah Pusat bersama-sama dengan DPRD Provinsi Jambi telah membahas dan menyetujui pergeseran anggaran APBD 2020 senilai Rp200 miliar untuk penanganan Covid-19, sehingga totalnya menjadi Rp211 miliar. 

Anggaran Rp211 miliar tersebut dialokasikan ke empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Badan Penangguangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Raden Mattaher dan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengenai sorotan mahasiswa tentang alokasi bantuan sosial untuk masyarakat yang sangat terdampak Covid-19 yaitu Jaring pengaman Sosial (JPS0) Covid-19 Provinsi Jambi. Pj.Sekda mengungkapkan, sebelum bantuan disalurkan kepada Keluarga Penerima manfaat, segala sesuatunya sudah dibicarakan dengan tim pendampingan dari Aparat Penegak Hukum yaitu pihak kejaksaan Tinggi, BPKP, dan Polda Jambi serta Inspektorat selaku auditor internal Pemprov Jambi.

Selain itu perencanaan program JPS juga dibahas bersama dengan Bulog selaku instansi yang menyediakan paket bantuan berupa beras, gula pasir, minyak goreng, terigu, susu kaleng, sardences dan Indomie. 

Sedangkan untuk pendistribusian paket bantuan kepada keluarga penerima manfaat adalah Kantor Pos, nilai bantuan itu sendiri  adalah Rp600.000 per KK, terdiri dari uang tunai Rp350.000 dan bahan pangan pokok Rp250.000. Bantuan sosial JPS Covid-19 Provinsi Jambi diberikan kepada 30.000 KK yang didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota se Provinsi Jambi, selama 3 bulan yaitu, Mei, Juni, dan Juli 2020.

Untuk data penerima bantuan sosial itu sendiri berdasarkan data yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan di SK-kan langsung oleh Bupati/Walikota. 

Jika dalam penyaluran bansos pertama ternyata ada data yang kurang valid dan harus diperbaiki, tentunya diberikan kesempatan untuk memperbarui data untuk bulan kedua, demikian pula dari data bulan kedua ke bulan yang ketiga (Khvs).
 

Facebook comments