Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Abdullah Sani mewakili Provinsi Jambi menerima pemghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012-2021 yang diberikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan Jakarta, Kamis (22/9).
Setelah menerima penghargaan, Abdullah Sani mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah berusaha untuk mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.
“Terimakasih kepada seluruh pihak, OPD pengelola keuangan khususnya yang telah berusaha sekuat tenaga dikondisi yang sulit tetapi Alhamdulillah masih mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagaimana kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kita kejar daerah yang bisa 15 kali WTP bahkan terus baik akuntabilitas keuangan kita”, ungkap Abdullah Sani.
Dalam sambutannya Menteri Sri Mulyani mengapresiasi kepada para Menteri, Pimpinan Lembaga Negara dan Kepala Daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan dengan baik, sebagai bagian dari wujud akuntabilitas publik.
“Selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah baik provinsi kabupaten/kota yang laporan keuangannya memperoleh WTP 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun berturut. Ini adalah pencapaian luar biasa dalam membangun tata kelola laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab,” ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan mengemukakan bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun tantangan dan situasinya tetap tidak mudah. Ia juga berharap seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus menjaga keuangan Negara.
“Semoga kita terus menjaga keuangan Negara, APBN dan APBD secara bertanggung jawab agar menjadi instrument untuk Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat,” pungkasnya.
Rakernas tersebut merupakan salah satu upaya berkesinambungan untuk menyatukan komitmen dan membangun sinergi antar stakeholder, dalam rangka meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah dan prosesi pengawalan akuntabilitas keuangan dan kinerja secara simbolis dilakukan dengan peletakan laporan keuangan dan laporan kinerja oleh Menteri Keuangan RI didampingi Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.(Adv/wen)
Facebook comments