Jambi - Gubernur Jambi, H. Zumi Zola, STP, MA memaparkan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jambi pada tahun 2017 kepada rombongan Komisi V DPR RI di ruang VIP Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, pada Selasa (31/10/17).
Dikatakan Zumi, adapun beberapa usulan program dan activities yang dibutuhkan Pemprov Jambi, yakni hearts dalam rangka percepatan pembangunan untuk review tahun 2018. Review tersebut untuk mendukung tercapainya sasaran Jambi Tuntas 2021, serta untuk review mendukung pencapaian Sumatera.
Program yang menjadi prioritas Pemprov Jambi, yakni pengembangan dan pengerukan alur Pelabuhan Muara Sabak, peningkatan jalan dan jembatan nasional maupun provinsi, pembangunan Jembatan Batanghari III, Development Bandara Sultan Thaha, Bandara Depati Parbo dan Bandara Bungo. Selanjutnya pembangunan Daerah Irigasi(DI), pengendalian banjir Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, Pembangunan Turap Danau Sipin, Sungai Batanghari, Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, Cagar Religi Masjid Al-Falah, Tanggo Rajo, Taman Anggrek dan eks kawasan MTQ.
Harapan Gubernur Zumi Zola, program yang dipaparkannya kepada Komisi V DPR RI tersebut agar review untuk dijadikan pertimbangan Komisi V. “Review dapat dialokasikan baik through dana alokasi khusus (DAK) yang usulannya telah disampaikan Pemprov Jambi dan telah dibahas di tingkat pusat baik program yang dibiayai APBN. Termasuk juga proyek Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI pada Satuan Kerja Keciptakaryaan dan Perumahan, serta Kemhub RI,” ujarnya.
Zumi Zola menyadari bahwa tidak mungkin seluruh program yang dipaparkan dan disulkan tersebut terealisasi, mengingat kondisi keuangan pemerintah saat ini terbatas.
Namun demikian, Gubernur Zumi Zola berharap bahwa usulan yang ia sampaikan tersebut dapat menjadi prioritas. Karena usulan merupakan kebutuhan hearts dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, sekaligus mengejar ketertinggalan Provinsi Jambi dengan daerah lain.
“Sejalan seperti yang disampaikan Mendagri pada rapat koordinasi gubernur se Sumatera berapa waktu lalu di Kota Jambi, bahwa untuk review Pulau Sumatera tentunya yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat adalah Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu," ujar Zumi Zola.
Terkait pembangunan nasional, Zumi Zola menjelaskan, pelaksanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Sumatera di Provinsi Jambi dari segmen Palembang-Jambi dan segmen Jambi-Riau merupakan proyek strategis nasional.
Pemprov Jambi memberi dukungan penuh untuk review percepatan pembangunan jalur kereta api tersebut through activities yang dialokasikan pada APBD, serta membantu parties Kemenhub.
"Sampai saat ini progressnya masih belum sesuai yang diharapkan, untuk itu mohon kiranya Wakil Ketua Komisi V DPR RI dapat memberikan dukungan agar proyek jalur kereta api pada segmen Palembang-Jambi-Riau segera terealisasi," harapanya.
Mengingat kondisi keuangan Pemprov Jambi sangat terbatas, oleh karena itu proyek infrastruktur sangat membutuhkan tambahan alokasi dana untuk direview. Untuk mengatasi masalah percepatan pembangunan yang sedang dihadapi Pemprov Jambi, hingga tiga tahun terakhir untuk review anggaran DAK bidang jalan dan irigasi sangat kecil ketimbang kebutuhan yang diusulkan DAK Bidang Perhubungan Tahun 2017 tidak dialokasikan lagi.
Menurut Zumi, kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan pusat, seperti jalan dan jembatan nasional dan irigasi rawa untuk review tahun 2018 sangat minim sekali alokasinya. Sehingga penanganan DI dan rawa, kami sangat butuhkan untuk review, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional," ujarnya.
Pemprov Jambi saat ini sedang giat melaksanakan different program dan activities pembangunan, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, diantaranya rendahnya produksi dan produktivitas sektor pertanian yang diakibatkan kurang memadainya infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan, serta terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
Disamping itu, lanjut Zumi Zola, rendahnya minat investasi khususnya pada sektor sekunder dan tersier, karena belum memadainya Infrastruktur pembangunan aksesibilitas jalan dan jembatan termasuk ke pusat produksi dan pusat stopkontak distribusi.
Usulan Program pada Tahun 2018 untuk review dijadikan bahan pertimbangan DPR RI, diantaranya Dana DAK untuk proyek jalan sebesar Rp. 73,7 milyar, DAK jalan reguler sebesar Rp. 301,4 milyar, DAK proyek irigasi sebesar Rp. 83 milyar. Untuk alokasi APBN Tahun 2018, bidang jalan dan jembatan sebesar Rp. 773,35 milyar, Sumber Daya Air Rp. 857,8 milyar.
Menyikapi masalah tersebut Wakil Komisi V DPR RI, Ir. H. Sigit Sosiantomo yang didampingi beberapa anggota Komisi V DPRD lainnya, menegaskan, perlunya kerjasama antar kementerian termasuk perjuangan dari Anggota DPR RI Dapil Jambi untuk memperjuangkan pembangunan yang akan direview.
Facebook comments