Kerinci- Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Petisi Sakti dan Brajo Sakti menggelar melaksanakan aksi damai di depan kantor DPRD kabupaten Kerinci, Senin (6/9) menuntut fungsi pengawasan dewan terhadap penyaluran gas LPG 3 Kg yang diperuntukan bagi warga miskin yang saat ini sudah salah sasaran karena banyak orang mampu yang menggunakan gas tersebut sehingga mengakibatkan gas 3 Kg langka dipangkalan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi damai, Indra mengatakan berdasarkan informasi dan investasi dilapangan tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan dalam penyaluran gas LPG 3 Kg di pangkalan sebagaimana yang tertuang didalam aturan yang sudah ditetapkan, mengontrol agar penyaluran gas 3kg bisa tepat sasaran.
“Berdasarkan hasil pantauan kami dewan tidak pernah melakukan fungsi kontrol dan pengawasan dalam penyaluran gas LGP 3Kg,” katanya.
Ia menambahkan sehingga saat ini gas langka dipasaran, ketika gas masuk dipangkalan akan langsung habis.
“Jadi sekarang kami pertanyakan kemana gas tersebut, sedangkan harga ditingkat pedagang pengecer sangat mahal berkisar antara Rp27 ribu hingga Rp 40 ribu pertabungnya,” katanya dan menambahkan sedangkan harga dipangkalan hanya Rp15.400,” katanya.
Untuk itu LSM Petisi Sakti dan LSM Brajo Sakti menuntut agar dewan segera turun kelapangan dan menjalankan fungsi kontrol pengawasannya dan menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran mendesak Bupati dan Wakil Rakyat yakni DPRD bertanggung jawab atas kerugian masyarakat Miskin terkait penyaluran gas 3kg.
Disamping itu diminta DPRD segera mengusut tuntas mafia migas di Kabupaten Kerinci dan memanggil Dinas perindag sebagai leading sektor.
Para peserta aksi demo diterima oleh ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Edminuddin dan anggota DPRD kabupaten Kerinci lainnya. Acara di lanjutkan dengan hearing dengan ketua DPR dan Wakil Ketua DPRD kabupaten Kerinci (Boy Edward) dan juga hadir komisi 2 DPRD Kabupaten Kerinci.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Edminuddin, mengucapkan terima kasih kepada rekan rekan LSM yang sudah ikut andil dan mengawasi penyaluran gas LPG 3 Kg dilapangan.
“Nanti saya dan para anggota akan menindaklanjuti dan memanggil instansi terkait, yakni pemerintah kabupaten dalam hal ini Disperindag,” ujar.
Ia menambahkan kita sudah banyak mendengar keluhan masyarakat atas kelangkaan dan harga tidak sesuai HET, dan akan kami telusuri apa penyebabnya sehingga mengakibatkan harga tidak sesuai, padahal di daerah lain sudah sesuai aturan, dan pendataan penerima gas bersubsidi ini tercatat secara rill.
Untuk itu kami akan minta Disperindag segera memberikan data penerimanya subsidi gas LPG 3 Kg nantinya. (kphs)
Facebook comments