Kerinci - Pengacara dan Penasehat Hukum Hasan Basri SH. MH. C.P.C.L.E dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mawar Indonesia akan melaporkan Kades Pematang Lingkung kecamatan Batang Merangin, Fattu Rohmi yang terpilih pada Pilkades yang degielar pada 6 April lalu karena diduga menggunakan ijazah palsu.
"Kami sudah pernah melayangkan surat somasi kepada yang bersangkutan pada, Senin (3/5) lalu namun tidak pernah digubris dan Kemaren Rabu (19/5) juga sudah dilayangkan surat somasi ke dua agar Fattu Rohmi memberikan penjelasan terkait penggunaan ijazah palsu pada Pilkades lalu," kata Hasan Basri, Kamis (20/5).
Ia menambahkan jika tidak juga ditanggapi maka kami akan melaporkan yang bersangkutan ke aparat penegak hukum terkait penggunaan ijazah palsu pada Pilkades lalu.
Oleh karena itu jika laporan ini sudah masuk ranah hukum, yang bersangkutan harus siap menerima konsekwensinya, karena penggunaan ijazah palsu melanggar pasal 263 KUHP diancam pidana 6 Tahun penjara.
Sementara itu Fattu Rohmi ketika dikonfirmasikan beberapa waktu lalu membantah terkait dugaan ijazah palsu yang digunakanya untuk mengikuti Pilkades lalu.
"Dalam Pilkades 6 April lalu saya tidak pernah menggunakan ijazah palsu tapi menggunakan ijazah paket C atau setara SMA yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Sinar Danau Safari," ujarnya.
Ia menambahkan ijazah palsu mboten wonten pak (ijazah palsu tidak ada pak), saya sanggup mempertanggung jawabkan terkait hal itu.
Fattu menjelaskan jika dirinya mendaftar paket dari ijazah SMP dan mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh PKBM tersebut dan boleh di croscek langsung ke PKBM bersangkutan.
Sementara ketua (PKBM) Sinar Danau Safari ketika dihubungi via telepon mengatakan ijazah milik Fattu Rohmi itu asli bukan palsu karena PKBM Sinar Danau sudah terdaftar di data depodik.
Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Kerinci, melalui Kabid PNFI. Herlius mengatakan Dinas Pendidikan untuk tahun Ajaran 2019/2020 tidak mengeluarkan ijazah paket karena kewenangan dari Lembaga PKBM dimana dia belajar dan dinas pendidikan Non Formal wajib mengetahui laporan dari Lembaga PKBM tersebut (Kphs)
Facebook comments